Pemerintah Didesak Sinkronisasi Data Beras untuk Pedagang dan Bansos Guna Atasi Kenaikan Harga Beras
Pedagang dan pengusaha khawatir mengenai kenaikan harga beras yang mencapai 20-30% dari harga produsen. Para pedagang mengeluhkan harga beras medium yang sekarang rata-rata sekitar Rp13.500 per kilogram dan beras premium mencapai Rp18.500 per kilogram. Ikappi mengatakan bahwa kurangnya serius pemerintah dalam mengelola perberasan dan sinkronisasi data beras menyebabkan kenaikan harga yang signifikan.
Cakra Agung 
balikpapantv.co.id-Para pedagang dan pengusaha sama-sama khawatir mengenai kenaikan harga beras. Para pengusaha mencatat bahwa harga beras naik sekitar 20-30% dari tingkat produsen, dan mereka tidak dapat menjual beras lebih murah dari mekanisme pasar yang berlaku saat ini. Di sisi lain, para pedagang juga menyoroti masalah tata kelola perdagangan beras yang tidak optimal.
“Kami mendapat laporan, harga beras medium rata-rata Rp 13.500 per kilo, sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kilogram,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan.
Menurut Ikappi, kenaikan drastis harga beras di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya seriusnya pemerintah dalam mengelola perberasan sejak musim tanam 2022 hingga sekarang, sehingga data produktivitas beras menjadi tidak jelas. Sebagai faktor kedua, Ikappi menyebutkan pentingnya sinkronisasi data antara beras yang disebarkan untuk program bansos dengan beras yang dijual untuk pedagang pasar agar harga tetap stabil.
”Ini penting karena ini momen politik, musim pemilu sehingga banyak beras yang diambil di luar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus dijaga pemerintah,” tuturnya.
Ikappi mengimbau agar pemerintah lebih berhati-hati terhadap kenaikan harga beras yang signifikan dan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan beras di pasar tradisional.
Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, menegaskan bahwa para peritel akan menjual beras sesuai dengan HET yang telah ditetapkan dan tidak ingin pemerintah memberikan solusi seperti saat krisis minyak goreng. Ia juga mengusulkan dua solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan beras, yaitu meminta relaksasi HET beras dan duduk bersama antara pengusaha ritel, produsen, dan pemerintah untuk mencari solusi terbaik.
”Tentunya produsen enggak mau jual di bawah HET (harga eceran tertinggi). Jadi, ada harga tengah sehingga peritel juga nggak beli mahal, jual rugi,” ujar Roy.
Peritel meminta Pemerintah melalui Perum Bulog untuk memberikan kepastian pasokan beras dengan stabilitas pasokan harga pangan (SPHP) di seluruh ritel di Indonesia untuk menutupi kekosongan stok selama sebulan ini. Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Aprindo, juga mengusulkan alternatif kedua yaitu Bulog menjamin beras medium di seluruh ritel secara merata selama Februari. Harga jual beras melonjak 20-30% dari harga sebelumnya sehingga pengusaha ritel menahan pembelian pasokan baru dari produsen atau distributor.
”Saat ini ritel hanya menjual stok beras cadangan yang ada di gudang. Jika sudah terjadi kekosongan, artinya cadangan di gudang juga sudah habis,” bebernya.
