Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Masih Kurang Sadar Buat ISPO
Baru 80 atau 26,40 persen yang mengantongi sertifikat ISPO. Tentu ini menjadi perihal yang harus diperhatikan secara serius, sebab ini menjadi pegangan Pemerintah Indonesia maupun para stakeholder untuk melawan kampanye negatif yang terus dilayangkan ke komoditas kelapa sawit
admin 
balikpapantv.co.id, SAMARINDA- Dinas Perkebunan (Disbun) mencatat dari 303 perkebunan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Bumi Etam, baru 80 atau 26,40 persen yang mengantongi sertifikat ISPO. Tentu ini menjadi perihal yang harus diperhatikan secara serius, sebab ini menjadi pegangan Pemerintah Indonesia maupun para stakeholder untuk melawan kampanye negatif yang terus dilayangkan ke komoditas tersebut. Di mana kelapa sawit dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan di Tanah Air.
Kepala Disbun Kaltim Ahmad Muzakkir mengatakan, Perpres 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan mewajibkan PBS maupun PTPN untuk mendapat sertifikasi ISPO. Untuk itu, pihaknya aktif melakukan pertemuan dengan PBS agar ada percepatan sertifikasi. Sebab, sertifikat ISPO menjadi harapan keberlangsungan industri kelapa sawit di masa depan.
Sertifikasi ISPO bakal berpengaruh besar terhadap perekonomian Kaltim. Jika sektor ini berkelanjutan, dampaknya terhadap ekonomi tentunya lebih besar. Sehingga, pihaknya meminta perusahaan segera mengantongi sertifikasi ISPO. “Khusus untuk pekebun sawit rakyat ada upaya-upaya khusus untuk mendorong percepatan sertifikasi. Karena saat ini yang mengantongi sertifikat ISPO baru ada enam,” jelasnya, Rabu (19/7).
Para pekebun swadaya yang belum memiliki sertifikat ISPO diharapkan aktif agar tidak tersingkir dari rantai pasok sawit Indonesia. Adapun luas tanaman kelapa sawit Kaltim pada 2022 mencapai 1.411.861 hektare, atau 89,59 persen dari total luas perkebunan yang ada terdiri dari PBS dan perkebunan rakyat. Sedangkan ekspor kelapa sawit 2022 senilai USD 1,8 miliar atau sekitar Rp 28,4 triliun dengan keseluruhan produksi tandan buah segar sebesar 17 ton pada 2022.
“Dengan berbagai potensi ini, pemerintah sangat serius terhadap pengembangan kelapa sawit di tanah air, karena merupakan komoditas strategi dan berperan sebagai penghasil devisa terbesar,” ungkapnya.
Di tengah banyaknya isu negatif mengenai kelapa sawit, ISPO mencakup seluruh keinginan dunia internasional terkait mendorong usaha perkebunan. Dalam hal ini, penetapan ISPO membuat kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan. Tak hanya itu, ISPO juga membuat perusahaan melakukan standar kelapa sawit berkelanjutan dan tentunya akan meningkatkan daya saing.
Dengan pertimbangan perkebunan kelapa sawit menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional. “Untuk itu, kami terus mendorong seluruh perusahaan di Kaltim bisa mengantongi sertifikat ISPO,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk melawan kampanye negatif terhadap kelapa sawit. Dia juga membantah bahwa sektor ini mengakibatkan pemanasan global. Selain itu, Indonesia memiliki aturan seperti Peraturan Presiden 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.
"ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia," katanya. Ma'ruf menyampaikan angka bahwa perkebunan sawit ikut berperan dalam pengurangan karbon dioksida. Selain itu, biodiesel dari sawit bisa mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim," kata Ma'ruf.
Informasi soal sawit tak sebabkan pemanasan global perlu disampaikan kepada publik. Sehingga, masyarakat internasional sebagai salah satu konsumen CPO Indonesia tidak lagi terpengaruhi kampanye negatif kelapa sawit.
"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," katanya.
Sementara itu, Ketua Gapki Eddy Martono menyampaikan, bahwa perlawanan terhadap kampanye negatif kelapa sawit sudah dilakukan sejak kepengurusan sebelumnya. Tindakan itu akan terus dilakukan pada kepengurusannya. "Akan kita lanjutkan terus di periode seterusnya. Kita tak bisa sendiri, harus bersama pemerintah," katanya.
Menurut Eddy, jika kampanye negatif dibiarkan, maka pasar sawit Indonesia di internasional akan berkurang. Karena itu, Eddy menegaskan akan terus melawan kampanye negatif. "Kalau kita diamkan, pangsa pasar bisa turun. Tapi, kita tidak diam. Kita lakukan upaya untuk lawan itu, dan berikan pengertian ke konsumen kita di Eropa," katanya.
