DK PBB Menyetujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Setelah Lima Bulan Kekejaman Israel
Resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dengan hasil pemungutan suara 14 setuju dan 1 abstain. AS memilih untuk abstain karena merasa bahwa perubahan penting dalam resolusi, seperti kecaman terhadap Hamas, diabaikan oleh DK PBB. Ini adalah resolusi pertama yang disetujui tanpa adanya veto AS dan merupakan pemutusan lima bulan kekejaman Israel di Gaza. Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dan PM Netanyahu menunjukkan kemarahan mereka atas resolusi tersebut.
admin 
balikpapantv.co.id-Dewan Keamanan PBB baru saja mengumumkan lolosnya resolusi yang mewajibkan gencatan senjata di Gaza selama Ramadan. Dalam resolusi tersebut, Hamas juga ditekan untuk membebaskan sandera. Keputusan ini merupakan yang pertama tanpa adanya veto dari Amerika Serikat, serta dijadikan resolusi pertama setelah Israel melakukan kekejaman dengan membombardir Gaza selama lima bulan.
Presiden DK PBB, Yamazaki Kazuyuki, mengumumkan keputusan itu dengan hasil pemungutan suara 14 suara setuju, 0 suara menentang, dan 1 suara abstain. AS memilih untuk abstain, tetapi keputusan telah resmi diambil. Sebelumnya, AS telah memveto tiga kali draf resolusi DK PBB mengenai gencatan senjata di Gaza.
Pada saat voting, AS memutuskan untuk abstain dan menyatakan bahwa DK PBB mengabaikan perubahan penting dalam resolusi tersebut, termasuk penambahan kecaman terhadap Hamas.
"Kami tidak setuju dengan semua yang ada dalam resolusi ini. Karena itu, sayangnya kami tidak dapat memilih ya (setuju dengan resolusi)," ujar Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Persetujuan resolusi gencatan senjata itu tentunya membuat Israel merasa geram. Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan, tetap mengulangi argumennya bahwa kelompok Hamas yang memulai perang tersebut. Namun, PM Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan kemarahannya terhadap AS yang tidak menggunakan hak veto-nya sehingga resolusi itu disetujui.
Netanyahu mengkritik AS dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan ini menandai mundurnya posisi konsisten AS di Dewan Keamanan PBB sejak awal perang. Berita ini dilaporkan oleh Agence France-Presse (AFP).
PM Netanyahu membatalkan niatnya mengirim delegasi Israel ke AS setelah keputusan pemungutan suara. Mereka sebelumnya berencana untuk membahas rincian operasi di Rafah bersama pejabat AS, namun keputusan Netanyahu membuat para pejabat AS merasa bingung dan menyebutnya berlebihan karena mencerminkan kekhawatiran politik dalam negeri Israel.
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyatakan kekecewaannya karena delegasi Israel tidak hadir untuk membahas alternatif terbaik dalam rencana serangan darat di Rafah, tetapi menegaskan bahwa keputusan abstain AS dalam pemungutan suara tidak mengindikasikan adanya perubahan kebijakan AS dan disebabkan oleh ketiadaan kecaman terhadap Hamas dalam resolusi.
