Warga Transmigran Simpang Pasir Bakal Geruduk Kantor Gubernur

Itu kawasan transmigrasi, dulu penyelesaian di pusat, pergantian itu boleh lahan boleh uang, jadi pergantian nanti diberikan lahan.Ketika banding di pengadilan negeri, karena transmigrasi ini ialah hak warisnya, mereka mengatakan belum menerima hak untuk lahan.

Warga Transmigran Simpang Pasir Bakal Geruduk Kantor Gubernur

Rabu 24 Mei 2023,11:04 WITA

Warga Transmigran Simpang Pasir Bakal Geruduk Kantor Gubernur 

Tolak Diganti Lahan Diluar Kelurahan Simpang Pasir (sub) 

Muhammad Rizki (Sosial/Samarinda)

balikpapantv.co.id,SAMARINDA- Perkara penuntutan hak atas tanah dari para transimgran yang ada di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran hingga saat ini belum usai. Pergantian lahan atau uang yang menjanjikan pemerintah beberapa waktu lalu pun belum juga diberikan.

Padahal permasalahan ini sudah berjalan sangat lama, dimana kasus tersebut sudah berjalan kurang lebih 50 tahun yang lalu. Namun, warga menyebut hingga saat ini niat baik pemerintah soal kekurangan lahan sebanyak 1,5 hektar per 1 Kepala Keluarga (KK) sejumlah 188 KK hingga kini belumlah tuntas.

Sebelumnya, Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni menyebut telah bertandang ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menyelesaikan persoalan ini.Pihaknya juga telah berkonsultasi dan menyebut ada titik terang terkait tuntutan warga transmigran yang bermukim di kawasan tersebut.

"Karena itu kawasan transmigrasi, itu dulu penyelesaian di pusat, pergantian itu boleh lahan boleh uang, jadi pergantian nanti diberikan lahan.Ketika banding di pengadilan negeri, karena transmigrasi ini ialah hak warisnya, mereka mengatakan belum menerima hak untuk lahan," ucapnya.

Dirinya pun menyebut, nantinya para warga akan dicarikan lahan di Kaltim untuk menggantikan lahan yang mereka tuntut. Tim Kemendes PDTT diungkapkannya juga akan turun guna mencari lahan tepat dan mengukur lahannya. "Kita melaksanakan amanah undang-undang, jadi tidak bisa semerta merta diganti langsung seperti itu, karena kita tidak punya dasar, kementrian juga begitu, jadi lahan diganti dengan lahan," bebernya. 

Adapun jumlah Kepala Keluarga yang belum mendapatkan pergantian lahan disebut berjumlah 188 KK.  Disinggung soal lokasi lahan yang akan diberikan pada warga, Sri belum bisa memberi detail penjelasan. Ia memberikan pemahaman, bahwa pihak Kemendes PDTT mempunyai peta wilayah lahan yang memang peruntukkannya untuk kawasan transmigrasi.

"Jadi Kemendes PDTT itu punya lahan untuk transmigrasi, putusan pengadilan itu kan lahan, jadi tidak harus dimana, yang jelas ini lahan milik pemerintah," ungkapnya. 

Sri menyebut, memang tidak ada penetapan lahan di Samarinda, yang jelas semua akan diganti. Ini adalah yang dilakukan pemerintah, mengganti lahan transmigrasi dengan lahan. "Kita tunggu penetapannya, bisa jadi berbeda juga. Tetapi intinya, pemerintah punya niat baik untuk memenuhi hak masyarakat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Warga Transmigran Simpang Pasir, Yafet Depapoga, menyebut bahwa apa yang diusulkan atau diputuskan oleh Pemerintah tidak boleh menjauh dari undang-undang yang sudah ada. Dimana berdasarkan UUD Nomor 15 Tahun 1997 pasal 1 ayat 7 bahwa pemberian lahan tidak boleh keluar dari zonasi awal yang sudah ditetapkan.

“Kami menolak, jika ini diberikan tapi tidak diwilayah yang seharusnya. Ini jelas melanggar undang-undang  juga,” ucapnya kepada Sapos, Senin (22/5) kemarin.

Yafet juga menerangkan, bahwa telah ada putusan pengadilan negeri Samarinda terkait pergantian lahan yang seharusnya dipatuhi oleh pemerintah. Baik provinsi sampai pemerintah pusat. Ada dua opsi pergantian yang bisa dilakukan, yaitu pemberian lahan sebanyak 1,5 hektare per KK atau pergantian uang.

“Warga ini tidak meminta yang banyak dan besar. Hanya Rp 500 juta per KK. Bayangkan dimana ada lahan 1,5 hektare sekarang yang  harganya seperti itu. Harusnya opsi ini yang diambil pemerintah terkait pergantian lahan kepada masyarakat,” tegasnya.

 Yafet juga menyebutkan, jika dalam waktu dekat tidak ada niat baik atau tahapan lanjutan yang diberikan pemerintah terkait masalah ini. Warga pun akan mendatangi kantor Gubernur Kaltim guna menuntut keadilan yang sudah setengah abad tak kunjung selesai ini. “Kami siap geruduk kantor gubernur, demi memperjuangkan hak-hak kami atas tanggung jawab pemerintah,” tutupnya.