Resmi Lantik PJ Gubernur Kaltim,Mendagri Titip Pesan ke Akmal Malik.
Menurut Tito, Akmal Malik akan menjabat sebagai Pejabat Gubernur Kaltim sampai Pilkada Serentak nanti. Tito menilai bahwa Akmal Malik memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Gubernur dengan baik.
Cakra Agung 
balikpapantv.co.id,BALIKPAPAN- Pada hari Senin tanggal 2 Oktober, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia, telah melantik Akmal Malik sebagai Pejabat Gubernur Kaltim dalam sebuah acara pelantikan di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta. Pelantikan ini telah dilakukan sebagai hasil dari sidang tim penilaian akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Tito menyatakan dalam pidatonya bahwa proses untuk menjabat sebagai Pejabat Gubernur Kaltim memiliki tahapan yang cukup panjang. Proses ini memakan waktu sekitar satu bulan dan melibatkan DPRD, beberapa kementerian/lembaga, serta beberapa sidang lainnya seperti sidang pra TPA yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri. Akhirnya dari sejumlah nama yang diajukan, diseleksi menjadi tiga nama terbaik dan diajukan ke hadapan sidang TPA yang dipimpin oleh Presiden.
Menurut Tito, Akmal Malik akan menjabat sebagai Pejabat Gubernur Kaltim sampai Pilkada Serentak nanti. Tito menilai bahwa Akmal Malik memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Gubernur dengan baik.
“Akmal Malik adalah Dirjen Otonomi Daerah dan kemudian pak Agus Fatoni adalah Dirjen pada bidang keuangan daerah. Tentu tugas yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintah tetap berjalan, jangan sampai terjadi kekosongan. Selain itu saya juga minta mereka melakukan hal-hal yang menjadi prioritas baik nasional dan daerah,” ujar Tito.
Salah satu fokus nasional yang perlu diutamakan oleh Pejabat Gubernur Kaltim adalah sebagai pendukung dalam proses pemindahan ibu kota negara (IKN) yang tengah berlangsung. Tito berharap agar Pejabat Gubernur dapat berkolaborasi dengan Badan Otorita IKN untuk memastikan kelancaran proyek strategis tersebut.
Tito menekankan pentingnya mendukung proses pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim dan bekerja sama dengan Badan Otorita IKN yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Tito mengatakan bahwa kolaborasi antara Pejabat Gubernur Kaltim dan Badan Otorita IKN menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran proyek tersebut.
Selain itu, Tito menekankan bahwa sebagai birokrat dan aparat sipil negara (ASN), Pejabat Gubernur harus menjaga netralitas politik dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan pihak lain. Tito juga memberikan pesan kepada Pejabat Gubernur Kaltim agar dapat bekerja sama dengan bupati dan wali kota di wilayah tersebut tanpa ada sekat-sekat politik, demi terwujudnya kesepakatan yang menguntungkan bersama dan kemajuan daerah.
“Karena beliau berdua adalah birokrat dan ASN maka otomatis kita harapkan tidak ada sekat-sekat politik dengan bupati dan wali kota,” pungkas Tito.
