Rapat Luar Daerah Masih Terjadi, Perwakilan Masyarakat Sebut Pemborosan Anggaran.

Rapat yang digelar oleh Pemkab Kutim di luar daerah merupakan bentuk pemborosan anggaran semata ditengah kondisi pembangunan sarana yang belum merata di Kutim.

Rapat Luar Daerah Masih Terjadi, Perwakilan Masyarakat Sebut Pemborosan Anggaran.
Perlu ada kepekaan dari para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislative DPRD Kutim untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dihamburkan di luar daerah,

balikpapantv.co.id, BALIKPAPAN - Beberapa pihak dari kalangan masyarakat menyoroti rapat-rapat yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemnkab Kutim) di luar daerah. Pasalnya rapat-rapat yang digelar di luar daerah dianggap oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai bentuk pemborosan anggaran dan tidak tepat guna.

Secara khusus beberapa kalangan masyarakat menyoroti rapat yang dilakukan oleh Pemkab Kutim yang terpantau dari unggahan akun instagram @dokpimkutim dimana Pemkab Kutim menggelar rapat pimpinan (rapim) di Crystal Grand Ballroom Hotel Mercure,kota Samarinda, Senin (26/06/2023). Diketahui rapat tersebut merupakan rapim paparan kepala perangkat daerah berkaitan dengan pencapaian program kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024.

Salah satu foto yang menampilkan Sekda Kutim, Rizali Hadi dalam rapim yang diselenggarakan Pemkab Kutim di Kota Samarinda,foto dan keterangan tersebut di unggah akun instagram @dokpimkutim. Kegiatan ini kemudian mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Kutim.

Dari keterangan yang tertulis pada akun @dokpimkutim,rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kutai Timur (Sekda Kutim) Rizali Hadi,S.I.P yang di damping oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan Ir.Zubair,M.T.,Kepala Bagian Adpem Setkab Kutim Insan Bowo Asmoro ST.,M.M. Padahal pusat pemerintahan berada di Sangatta namun rapat justru digelar kota yang memiliki ikon pesut Mahakam tersebut.

Adanya kegiatan itu pun mengundang berbagai komentar dari perwakilan masyarakat dari penggiat anti korupsi hingga organisasi kepemudaan,mereka berpendapat lantaran masih banyak wadah dan daerah di Kutim yang dirasa pantas dan layak untuk menjadi tempat rapat yang digelar oleh Pemkab Kutim.

Supiansyah penggiat anti korupsi Kutai Timur

Supiansyah seorang penggiat anti korupsi di Kutim mengatakan rapat yang digelar oleh Pemkab Kutim di luar daerah merupakan bentuk pemborosan anggaran semata ditengah kondisi pembangunan sarana yang belum merata di Kutim.

“Seharusnya anggaran bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna dan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat terutama pembangunan fisik sarana yang masih dibutuhkan masyarakat,”ketusnya,Selasa (27/6).

Achmad Abdul Rochim masyarakat biasa yang hidup dari berkebun.

Senada dengan Supiansyah, Achmad Abdul Rochim seorang masyarakat biasa yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari berkebun menyayangkan apa yang dilakukan oleh Pemkab Kutim yang melakukan rapat di luar daerah. Seharusnya menurut Achmad Abdul Rochim akan lebih baik jika rapat-rapat di luar di lakukan di dalam daerah sendiri untuk bisa menghidupkan ekonomi daerah Kutim.

“ Banyak tempat di Sangatta yang bisa dijadikan tempat rapat,tidak perlu keluar daerah,kalau rapat di dalam daerah kan uang nya mutar di dalam daerah jadi bisa untuk pembangunan daerah Kutim juga,”ungkap Achmad.

H.Mustamin seorang tokoh atau sesepuh dari masyarakat Pinrang di Sangatta.

Begitupun dengan H.Mustamin seorang tokoh atau sesepuh dari masyarakat Pinrang di Sangatta, Kutai Timur yang memiliki pandangan yang sama dengan Supiansyah dan Achmad Abdul Rochim. “Tergantung apa yang dibicarakan,kalau hanya untuk Kutim kenapa mesti di luar Kutim,”katanya.

Rapat di Luar Daerah Dan Memajukan UMKM Kutim, Paradoks kah?

Berdasarkan kutipan pemberitaan pada tanggal 31 Maret 2023 dari portal resmi Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengatakan pentingnya memberikan ruang dan waktu bagi para pelaku UMKM hal ini di sampaikannya pada kegiatan Penyerahan secara simbolis bantuan peralatan untuk UMKM kepada UMKM Kabupaten Kutim, Jum’at (31/3/2023) di Ruang Meranti, Kantor Bupati. Ini yang menjadikan HMI Cabang Sangatta beranggapan sebuah paradoks antara kenyataan dan pernyataan, antara rapat luar daerah dan kemajuan UMKM Kutim.

Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membaik, masih ditemukan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Pola-pola lama berupa acara mubazir hingga dinas luar kota tak bermanfaat bagi peningkatan PAD Kutim muncul ditengah kebutuhan pembangunan di pelosok Kutim.

Ketua Cabang HMI Sangatta Ali B.Musa menyebutkan perlu adanya fungsi yang sejati dari DPRD Kutim dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran.  Pasalnya kegiatan Pemkab Kutim khususnya rapat ke luar kota hanya mengahamburkan anggaran semata dan melukai perasaan masyarakat terutama para pelaku UMKM di Kutim.

“ Perlu ada kepekaan dari para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislative DPRD Kutim untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dihamburkan di luar daerah,”tegasnya.

Lebih lanjut Ali menjelaskan akan lebih terpuji dan bijaksana jika DPRD Kutim dapat sesegera mungkin memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Ketua HMI Cabang Sangatta,Ali B. Musa saat menyerahkan surat ke Ketua DPRD Kutim,Joni S.sos (26/6)

“Kami kemarin dari HMI Cabang Sangatta menyurati ketua DPRD untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawasan anggaran,jangan seakan-akan diam dan membiarkan karena beda gedung dan lembaga,pemkab katanya mau majukan UMKM tapi kenyataanya beda,malah rapat di luar daerah,terus majukan UMKM di Kutimnya mana?,”pungkasnya.

Surat HMI Cabang Sangatta ke DPRD Kutim (26/6).

Kendati volume APBD Kutim meningkat namun masih banyak prioritas pembangunan yang masih minim, misalnya infrastruktur dasar dan pengentasan rakyat miskin dibandingkan penggunaan anggaran untuk rapat di luar daerah.