PKS dan PKB Beda Sikap Terkait IKN Cak Imin : PKB Masih Yakin Undang-undang IKN Harus Dilaksanakan

PKS telah menyatakan keinginan untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai tetap ibu kota apabila partainya yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu kelak menang dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, namun Cak Imin menilai bahwa keputusan tersebut adalah hak otoritas masing-masing partai dan merupakan hal yang wajar terjadi dalam politik.

PKS dan PKB Beda Sikap Terkait IKN  Cak Imin : PKB Masih Yakin Undang-undang IKN Harus Dilaksanakan
Cak Imin Beri Perhatian Atas Kasus Penganiayaan yang berujung tewasnya Dini Sera Afrianti dengan terduga pelaku anak kandung kader PKB. (Twitter/X @cakiminNOW)

balikpapantv.co.id- Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, memperlihatkan sikap yang berbeda terkait keputusan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam hal ini, Cak Imin menegaskan bahwa hingga saat ini, Partai Keadilan Bangsa (PKB) yang dipimpinnya tetap yakin bahwa pemindahan ibu kota ke IKN adalah keputusan yang tepat dan harus dilaksanakan.

"PKB sampai hari ini masih, ya, yakin bahwa Undang-undang IKN itu harus dilaksanakan," kata Cak Imin kepada wartawan, Senin (27/11).

Terungkap bahwa PKS telah menyatakan keinginan untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai tetap ibu kota apabila partainya yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu kelak menang dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, namun Cak Imin menilai bahwa keputusan tersebut adalah hak otoritas masing-masing partai dan merupakan hal yang wajar terjadi dalam politik.

"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," tandas Ketua Umum PKB itu.

Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, telah menyatakan bahwa PKS sejak awal menentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penentangan tersebut didasari oleh aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik yang didengar oleh Syaikhu.

"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " ucap Syaikhu.

"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.