Pj Gubernur Harus Mengerti Kaltim
Dewan berdiri diatas semua golongan, maka dalam menentukan nama Pj , pihaknya harus profesional dan netral.
Muhammad Rizki 
balikpapantv.co.id, SAMARINDA- Pemilhan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim hingga hari ini belum juga ada tanda-tanda siapa yang akan menjabat nantinya. Bahkan tiga nama yang harusnya diusulkan pun sementara ini, masih belum pasti dan terkesan tidak terbuka.
Padahal, pada September nanti jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi akan habis. Dimana, posisi Pj Gubernur akan menentukan arah kebijakan Kaltim pada kurun waktu 1 tahun lebih kedepannya.
Dikonfirmasi terkait sosok yang akan menjabat, Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin menyebut bahwa sosok yang ada harus di inisatori oleh Pimpinan Dewan.
"Sekarang sudah bisa DPRD mengusulkannya, nanti kita meminta inisiatif dari pimpinan dewan terkait percepatan ini, " ucapnya Senin (7/8) kemarin.
Salehuddin menyebut bahwa sosok yang ada merujuk harus ASN yang punya legalitas yang cukup. Juga memiliki prestasi dalam menjalankan pemerintahan. "Dan yang paling penitng adalah aspek lokalitas yang ada pada sosok itu, " tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Amiruddin dimana dirinya menyebut bahwa sosok Pj Gubernur harus tepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga DPRD Kaltim akan menyaring nama-nama yang masuk.
"Yang berwawasan luas dan tahu akan daerah kita. Kalau dari luar kan biasanya tidak tahu daerah kita sendiri, " ungkapnya.
Menurut Amir, meskipun nantinya yang menjadi Pj adalah orang dari pusat, setidaknya orang tersebut merupakan usulan dari DPRD Kaltim.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Saipul menegaskan bahwa sosok Pj Gubernur haruslah memiliki integritas yang tinggi. Juga dalam menjalankan roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan rakyat Kaltim.
"Jadi ini menjadi penting bagi Kaltim, sampai nanti ada peralihan Gubernur di 2024 mendatang. Dia harus juga memenuhi dan memahami kondisi permasalahan Kaltim saat ini, " ucapnya.
Saipul menyebut bahwa sosok Pj nanti sebagai penyambung masyarakat dan mewakili seluruh kelompok masyarakat di Kaltim. Jangan sampai sosok yang ada malah condong ke golongan tertentu.
Menurutnya Kaltim sebagai wadah IKN, maka akan menjadi proses perpindahan ibu kota dari Jakarta. Yang jelas bahwa posisi dan letak keperluan Kaltim terhadap IKN akan seperti apa kedepannya. "Misalnya lingkungan, seperti tambang ilegal dan yang lainnya berdasarkan data dan fakta yang ada, " tegasnya.
Dirinya pun tak mengharuskan bahwa yang terpilih ialah orang lokal, menurutnya siapa saja bisa, asal memahami kondisi dan permasalahan spesifik Kaltim. Dimana sosok ini juga mampu mengatasi permasalahan dan netral akan ruang lingkup politik yang akan berjalan. "Jangan sampai orang lokal tapi justru condong ke golongan tertentu, ini tentu bisa jadi masalah, " bebernya.
Saipul meminta agar DPRD Kaltim jeli melihat nama - nama yang akan dipilihnya. Apalagi sebelumnya ada "jalan bareng antara Gubernur dan DPRD" sebelumnya. Dimana bisa aja ada kecurigaan publik terkait intervensi.
"Kalau DPRD itu mau lebih konvehensif maka dewan harus memegang teguh kerangkanya dulu, mereka bisa menentukan indikator yang ada. Dan berdiri diatas semua warga Kaltim. Ini yang harus digunakan DPRD Kaltim, " tegasnya lagi.
Adapun ketika dewan berdiri diatas semua golongan, maka dalam menentukan nama Pj , pihaknya harus profesional dan netral. "Etika berpolitik tentu kalau ke Belanda sampai mendiskusikan Pj itu tentu tidak elok. Jadi Pj ini akan menjembatani kebutuhan masyarakat Kaltim, " pungkasnya.
