Pilkada Ditunda, DPR dan KPU Tidak Sepakat, Ketua Bawaslu RI Panen Kritik Junimart Girsang : Ya lu awasin aja itu, gitu loh

balikpapantv.co.id, JAKARTA-Bukannya hasil pertanian yang di panen namun kritikan yang dipanen, itulah yang saat ini dihadapi oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Banyak pihak-pihak yang menentang usulannya terkait penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang serentak akan digelar pada bulan November tahun depan.

Junimart Girsang yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,mengatakan usualan tersebut adalah usulan yang mengada-ngada,sebab kesepakatan hasil rapat kerja antara DPR, pemerintah, bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah mengeluarkan suatu keputusan akan penyelenggarakan pilkada pada November tahun depan.

”Kalau sekarang Bawaslu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya,” ujar dia, Jumat (14/7).

Terkait adanya rasa khawatir tentang gangguan keamanan, politisi adal PDI-P itu secara tegas menjelaskan bahwa masalah keamanan adalah tugas Kepolisian dan TNI dalam melakukan antisipasi,dirinya pun meminta untuk Bawaslu bekerja sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yaitu melakukan pengawasan terutama menuju tahapan pemilihan legislatif (pileg) yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2024.

”Ya lu awasin aja itu, gitu loh. Bukan kerjaanmu juga untuk mengatakan tunda, berhenti, ya kan,” imbuhnya.

Junimart Girsang pun menyarankan Bawaslu RI jika ada analisis yang mengindikasikan atau menunjukkan kerawanan yang mengancam keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilu, dirinya pun menyarankan untuk menyampaikan hal tersebut ke komisi II, tidak dengan cara membuka isu ke public, karena dengan begitu tidak akan memunculkan kesan bahwa Bawaslu RI bermain politik.

Hal senada dengan pernyataan Junimart Girsang juga datang dari Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang memiliki pandangan ketidak sepakatannya dengan penundaan Pemilu. “ Kita penginnya lebih cepet lebih baik,” ujarnya.

Hasyim pun belum mengetahui terkait usulan Bawaslu dan belum mendapat pernyataan secara langsung. ”Maksud dia tuh apa? Aku ga tau,” imbuhnya.

Sedangkan menurut Ray Sangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani,bahwa Bawaslu RI berpikiran terlalu jauh. ”Jauh banget sampai ke November 2024, yang di depan mata malah tidak teratasi,” katanya. Padahal menurut Ray Sangkuti masih banyak permasalahan yang belum ditangani dengan baik, seperti baliho yang penempatannya tidak sesuai aturan, adanya dugaan kampanye di luar jadwal, bahkan isu money politics hingga di rumah Ibadah yang justru diabaikan.

”Spanduk, baliho, iklan di mana-mana tertibin dulu. Ya kan. Yang paling penting itu masjid jadi tempat politik uang tertibkan dulu deh,” ujarnya.

Panen kritikan ini akhirnya membuka suara sang ketua Bawaslu RI,Rahmat Bagja yang mengatakan bahwa pernyataan itu hanya sebatas diskusi di kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) terkait penundaan pemilu 2024 pada Rabu (12/7). ”Itu pun masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga,” ujarnya. 

Yang disampaikan, lanjut dia, adalah potensi kerawanan dan keamanan terkait jadwal yang berimpitan. Namun, secara kelembagaan Bawaslu tidak mengusulkan ditunda. Pihaknya yakin potensi masalah masih bisa dicarikan solusinya.

Atas dasar itu, pihaknya tidak akan mengusulkan ide tersebut ke DPR maupun pemerintah. ”Tidak ada pembahasan di Komisi II (DPR),” jelasnya.