Perludem Mendesak Presiden Jokowi Untuk Mencabut Pernyataan Mengenai Presiden Boleh Berpihak Pada Pemilu 2024.

Khoirunnisa menekankan tingkat pentingnya Pasal 282 dalam UU tersebut, yang menyatakan bahwa pejabat negara tidak diizinkan untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Oleh sebab itu, Perludem meminta Presiden Jokowi untuk menarik pernyataannya tersebut agar netralitas aparatur negara terjamin dan penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis pada tahun 2024.

Perludem Mendesak Presiden Jokowi Untuk Mencabut Pernyataan Mengenai Presiden Boleh Berpihak Pada Pemilu 2024.

balikpapantv.co.id-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik pernyataannya bahwa presiden dan menteri diperbolehkan untuk berpihak pada Pemilu 2024. Perludem telah menyatakan alasan dalam mendorong hal ini, karena pernyataan tersebut memiliki potensi untuk memberikan pembenaran bagi pejabat negara dan seluruh aparatur dalam menunjukkan keberpihakan politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, hal ini dapat memungkinkan terjadinya kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan menghasilkan sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan tidak demokratis. Oleh karena itu, Perludem berharap agar Presiden Jokowi segera menarik pernyataan tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan adil pada tahun 2024.

"Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024, sebab anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi Prabowo Subianto," kata Direktur Perludem Khoirunnisa dalam keterangannya, Rabu (24/1).

Menurut Khoirunnisa, netralitas aparatur negara sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dia juga menyebut bahwa pernyataan Presiden Jokowi merujuk pada Pasal 281 ayat (1) UU No. 7/2017 yang memperbolehkan kampanye yang melibatkan presiden hingga menteri, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Akan tetapi, Khoirunnisa menekankan tingkat pentingnya Pasal 282 dalam UU tersebut, yang menyatakan bahwa pejabat negara tidak diizinkan untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Oleh sebab itu, Perludem meminta Presiden Jokowi untuk menarik pernyataannya tersebut agar netralitas aparatur negara terjamin dan penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis pada tahun 2024.

"Dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu," tegas Khoirunnisa.

Dalam penjelasannya, Khoirunnisa mengacu pada Pasal 283 yang mengatur tentang larangan bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye.

Oleh karena itu, Khoirunnisa menekankan pentingnya tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan yang dilakukan oleh aparatur negara dan pejabat negara, yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu. Selain itu, ia juga meminta Bawaslu untuk mengambil tindakan terhadap seluruh dugaan tindakan yang memanfaatkan program dan tindakan pemerintah demi keuntungan peserta pemilu tertentu. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas serta berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis pada Pemilu 2024 mendatang.

"Mendesak kepada seluruh pejabat negara, seluruh apartur negara untuk menghentikan aktifitas yang mengarah pada keberpihakan, menyalahgunakan program pemerintah yang mengarah kepada dukungan pada peserta pemilu tertentu," pungkasnya.