Perbaikan Jalan Nasional di Daerah Pedalaman Kaltim Masih Menjadi Tantangan Besar

Badan Pusat Statistik Kaltim telah merilis sebuah data yang memperlihatkan panjang jalan nasional di provinsi tersebut mencapai 1.710 kilometer. Sayangnya, data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat sekitar 301 kilometer jalan nasional di Kaltim yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian khusus.

Perbaikan Jalan Nasional di Daerah Pedalaman Kaltim Masih Menjadi Tantangan Besar
Dalam 67 tahun keberadaannya, masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) telah banyak mengalami perkembangan infrastruktur.

balikpapantv.co.id- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 adalah sebuah strategi penting yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Meskipun RPJMD tersebut sudah dirancang, akan tetapi masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Masalah terbesar yang harus ditangani saat ini adalah kondisi jalan di provinsi tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyatakan hal ini dalam wawancaranya dengan Kaltim Post pada hari Rabu (10/1).

Menurut Syafruddin, sekitar 30 persen jalan di provinsi tersebut berada dalam kategori kurang mantap, yang secara keseluruhan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk diselesaikan pada tahun ini.

“Momen HUT Ke-67 Kaltim, kita harus menata niat dan menata tekad untuk fokus menyelesaikan jalan provinsi yang kategori belum baik. Sehingga infrastruktur jalan dan jembatan yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi cepat diselesaikan secara baik dan tepat waktu,” harap Syafruddin.

Udin, seorang yang akrab dengan masyarakat, menekankan betapa pentingnya adanya sinkronisasi antara kabupaten/kota dengan keberadaan jalan-jalan di wilayah mereka. Sebagai kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten/kota wajib memantau dan mengawasi jalan-jalan yang berada di wilayah mereka. Namun, meskipun demikian, masih terdapat jalan-jalan yang kurang layak dan memerlukan perbaikan.

“Pemerintah kabupaten/kota harus jujur menyampaikan bahwa dengan keterbatasan pendanaan, mereka harus mendorong agar pengalihan sebagian jalan kabupaten/kota untuk masuk jalan Pemprov Kaltim,” pintanya.

Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan tidak akan ada lagi jalan yang kurang layak di wilayah tersebut. Untuk menjaga kondisi jalan-jalan di daerah tetap optimal, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait dengan jalan nasional di masa depan.

“Karena ini (jalan nasional) masih parah. Misalnya akses jalan menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat (Kubar). Lalu Kubar dengan Mahakam hulu. Kemudian Kutai Timur dengan Berau. Artinya harus didorong bersama. Agar pemerintah pusat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya,” sambungnya.

Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik Kaltim telah merilis sebuah data yang memperlihatkan panjang jalan nasional di provinsi tersebut mencapai 1.710 kilometer. Sayangnya, data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat sekitar 301 kilometer jalan nasional di Kaltim yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian khusus.

Dari total kerusakan jalan nasional sepanjang 301 kilometer tersebut, wilayah Kutai Barat adalah wilayah dengan kerusakan terpanjang mencapai 95,4 kilometer, diikuti oleh wilayah Kutai Timur dengan kerusakan sepanjang 95,1 kilometer, dan Kutai Kartanegara yang mengalami kerusakan jalan nasional sepanjang 57,8 kilometer.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kaltim menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Kaltim masih mengalami kerusakan jalan nasional yang signifikan. Maka dari itu, perbaikan jalan nasional ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun, masalah dalam pelaksanaan perbaikan jalan nasional di Kaltim tetap ada, terutama terkait kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam mengerjakan jalan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan perbaikan jalan nasional di Kaltim tidak berjalan secara optimal.

“Makanya ini tugas besar kita semua. Terutama pemerintah provinsi dan anggota DPR ke depan. Mereka harus betul-betul menjadikan ini (jalan nasional di Kaltim) sebagai program skala prioritas untuk diperjuangkan,” imbuh ketua PKB Kaltim itu.

Menurut Udin, seharusnya Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengusulkan dan meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait perbaikan jalan-jalan nasional yang rusak parah. Terlebih lagi, di wilayah tersebut terdapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kaltim (BBPJN), artinya dapat dilakukan rapat antara Dinas PUPR kabupaten/kota bersama provinsi dan BBPJN untuk membahas perbaikan jalan nasional di wilayah tersebut.

Namun, bagaimana kesungguhan pemerintah pusat dalam membantu perbaikan jalan nasional di Kaltim masih menjadi pertanyaan. Apakah hal itu dipengaruhi oleh keterbatasan dana atau penyerapan dana yang terlalu besar untuk mendorong pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lainnya. Hal tersebut masih menjadi sebuah misteri.

Dalam perayaan HUT ke-67 Kaltim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Fitra Firnanda, mengumumkan bahwa instansinya telah mencapai banyak prestasi hingga saat ini.

“Mulai kemantapan jalan provinsi. Di mana sebelumnya, kemantapan hanya 55 persen. Sekarang sudah 82 persen,” katanya.

Dalam 67 tahun keberadaannya, masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) telah banyak mengalami perkembangan infrastruktur. Banyak pembangunan infrastruktur telah dilakukan oleh pemerintah di daerah tersebut.

“Tahun ini akan melanjutkan beberapa program. Contohnya menunjang pariwisata di Berau. Jalan dari Kutim ke Berau akan kami tingkatkan. Jembatan Nibung di Samarinda. Lalu arah Tanjung Redeb ke Talisayan, Berau,” bebernya.

Untuk terus memperbaiki infrastruktur di Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Fitra Firnanda, menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan menjadi fokus utama pemerintah provinsi.

Menurut Fitra, salah satu contoh dari perbaikan jalan di Kukar adalah melalui pembangunan jalan di Tenggarong Seberang arah Muara Kaman. Pemerintah provinsi akan menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan tersebut, sehingga mobilitas masyarakat di wilayah tersebut dapat semakin baik dan lancar.

“Termasuk ke daerah Mahakam Ulu yang akan diperbaiki tahun ini. Kami fokus sampai di daerah batas Tering hingga batas Mahakam Ulu. Selebihnya akan ditangani pemerintah pusat,” paparnya.

Fitra Firnanda juga menambahkan bahwa saat ini jalan di wilayah Mahakam Ulu masih tergolong sebagai jalan non-nasional. Namun, kedepannya, pemerintah berencana mengangkat statusnya menjadi jalan nasional agar penanganannya dapat melalui APBN.

“Saat ini masih non-status, tapi secara hirarki itu kan jalan penghubung antar-provinsi ke perbatasan. Yang artinya ke depannya akan menjadi jalan nasional. Nanti Kementerian PUPR sendiri yang akan meng-cover. Itu sudah ada rencananya,” ungkapnya.