Pengamat Sebut Pemborosan Anggaran dan Sia sia Rapim di Jakarta

"Mereka bayar tiket pesawat, makan dan lain lain ini pemborosan. Ini harus diungkap berapa yang berangkat, apa yang dihasilkan dari itu, BPK harus kerja ini, mereka bisa memperingatkan Gubernur Kaltim, "

Pengamat Sebut Pemborosan Anggaran dan Sia sia Rapim di Jakarta
hal ini merupakan pemborosan anggaran dan harusnya diperiksa oleh pemeriksa keuangan negara

balikpapantv.co.id, SAMARINDA-Kegiatan pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Pemprov Kaltim di Jakarta menuai banyak kritikan netizen. Hal inipun, bahkan dianggap sebagai pemborosan anggaran. 

Dimana, untuk kegiatan itu sudah dipastikan ratusan juta rupiah duit APBD Kaltim dikeluarkan. Padahal, bisa saja anggaran ini digeser untuk program masyarakat baik ekonomi maupun sosial. 

Hal inipun dikemukakan oleh Koordinator FH Pokja 30 , Buyung Marajo. Dimana dirinya menyebut bahwa hal ini merupakan pemborosan anggaran dan harusnya diperiksa oleh pemeriksa keuangan negara. 

"Mereka kan membahas kemaslahatan hidup rakyat Kaltim. Knapa harus ditempat orang. Kalau disana hanya untuk menghabiskan amggaran, ini adalah sia-sia dan pemborosan, " ucapnya pada media Kamis (22/6) kemarin. 

Padahal menurut Buyung banyak sekali gedung serbaguna yang megah yang dibangun oleh Pemprov Kaltim bahkan swasta di Benua Etam. Namun tak satupun yang digunakan.

Dirinya juga meminta, agar Gubernur dan jajarannya harus membuka informasi dan laporan keuangan dari kegiatan yang dilakukan di Jakarta. "Mereka harus bertanggungjawab kepada publik Kaltim. BPK harus memeriksa ini, ini rombongan mereka, kan kedapatan juga yang nonton argentina, kan ketangkapan , " tegasnya. 

Pokja 30 pun meminta agar ada laporan terbuka untuk itu. Dimana ini menjadi hak masyarakat Kaltim. 

Bahkan ada kebutuhan lain yang lebih penting, dari pada jalan-jalan ke Jakarta. 

"Mereka bayar tiket pesawat, makan dan lain lain ini pemborosan. Ini harus diungkap berapa yang berangkat, apa yang dihasilkan dari itu, BPK harus kerja ini, mereka bisa memperingatkan Gubernur Kaltim, " bebernya. 

Pokja 30 ada memaparkan catatan akhir tahun (catahu) pada Desember 2022 lalu. Dimana Salah satunya, pihaknya  menilai, Pemprov Kaltim masih mengandalkan sektor industri ekstraktif yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai penopang pembangunan dan pendapatan. Seperti minyak bumi, gas alam, kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

"Bagaimana Kaltim itu penyumbang pendapatan nasional, namun yang balik ke Kaltim masih minim. Kalau itu (pertambangan) menjadi primadona, aneh dengan realita dana pembangunan terbesar ternyata berasal dari minyak bumi," sebut Buyung.