PEMKAB KUTAI TIMUR MENGADAKAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) BEDAH PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERPRES 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR)

penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah harus memperhatikan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan Perpres 53 tahun 2023.

PEMKAB KUTAI TIMUR MENGADAKAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) BEDAH PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERPRES 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR)
Kedepan tidak akan ada lagi kesalahan administratif atau temuan pemeriksaan yang berakibat pada pengembalian anggaran belanja.

balikpapantv.co.id, - Pemkab Kutai Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bedah Perpres 53 tahun 2023 tentang Perubahan Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dimana Perubahan Perpres 33 tahun 2020 ini mulai berlaku pada 11 September 2023. Acara ini dilaksanakan di Samarinda pada hari Senin (09/10/2023) lalu.

Pembukaan acara Bimtek ini dibuka oleh Sekretaris BPKAD, Aji Salehuddin yang mewakili Kepala BPKAD yang berhalangan hadir dan dihadiri oleh 290 peserta terdiri dari pejabat dan staf dari 23 Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan Analis Perencanaan Daerah, Andika Meizar Putra dari Direktorat Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI). 

Sekretaris BPKAD, Aji Salehuddin, dalam arahannya mengingatkan bahwa penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah harus memperhatikan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan Perpres 53 tahun 2023. Hal ini sangat penting agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Landasan yang kuat dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan.

Salehuddin menyatakan bahwa tujuan utama dari penggunaan Standar Harga Satuan Regional adalah menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip good and clean governance dengan konsep money follow program untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang good and clean governance denganbprinsip money follow program demi peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Salehuddin menjelaskan bahwa dalam sistem penganggaran masih sering terjadi ketidak-efektifan, ketidak-efisienan, ketidak-transparanan, dan ketidak-tepat-sasaran. Ada sektor anggaran yang berlebihan dan ada yang kekurangan. Oleh karena itu, Kemendagri RI menetapkan prinsip "value for money and spending better". Sistem penganggaran keuangan harus tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk menciptakan nilai yang maksimal bagi penggunaan anggaran.

Salehuddin juga menekankan bahwa dalam menyusun program dan kegiatan, harus berpedoman pada tiga hal yaitu, anggaran harus berbasis kinerja, sesuai dengan RKPD, serta pembiayaan yang terukur dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ia berharap agar seluruh peserta Bimtek Bedah Perpres 53 tahun 2023 dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tanggung jawab. Dengan menerapkan Standar Harga Satuan Regional secara tepat dan efektif, Salehuddin berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi kesalahan administratif atau temuan pemeriksaan yang berakibat pada pengembalian anggaran belanja.