Pekerja Tembakau Terancam RPP Kesehatan, Para Capres Diminta Tunjukkan Kepedulian

Sudarto AS, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berharap Pilpres 2024 dapat menyelesaikan dampak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan bagi pekerja tembakau dan mata pencaharian mereka dan karena pasal-pasal tembakau dalam RPP Kesehatan dapat mengancam pekerja di sektor tersebut, yang merupakan mata pencaharian mayoritas dari anggota federasi.

Pekerja Tembakau Terancam RPP Kesehatan, Para Capres Diminta Tunjukkan Kepedulian

balikpapantv.co.id- Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengharapkan Pilpres 2024 untuk memberi solusi atas kekhawatiran akan dampak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan bagi pekerja tembakau dan mata pencaharian mereka yang terancam oleh isi aturan tersebut. Sudarto AS, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, ingin mengetahui pandangan Capres dan Cawapres mengenai isu tersebut karena federasi ini memiliki anggota sekitar 230.000 tenaga kerja yang tersebar di 15 provinsi. Sudarto AS ingin memastikan keberpihakan Capres dan Cawapres sebelum hari pencoblosan.

"Belum termasuk anggota keluarganya," tegasnya, Selasa (6/2).

Sudarto, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, berharap bahwa ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres mempunyai tekad dan komitmen untuk tidak membuat para pekerja di sektor IHT kehilangan harapan. Saat ini, anggota FSP RTMM-SPSI dan keluarganya merasa cemas dan mengalami stres karena berbagai restriksi dan pengurangan terhadap industri tembakau yang dilakukan melalui RPP Kesehatan.

Padahal, Pasal-pasal tembakau tersebut dapat mengancam pekerja di sektor tembakau, yang merupakan sektor padat karya dan merupakan mata pencaharian mayoritas dari anggota federasi, sehingga Sudarto berharap pemerintah memperhatikan nasib para pekerja dan memperhatikan harapan mereka dengan baik. Sudarto juga menyesalkan bahwa pasal-pasal tembakau tersebut dirumuskan tanpa memperhatikan masukan dari kalangan pekerja, terutama para buruh pabrik di industri tembakau yang menurut Sudarto akan terkena dampak paling awal jika pasal-pasal tersebut diberlakukan.

Menurut Sudarto, semua larangan tersebut hanya akan mempersulit industri tembakau dan pada akhirnya akan mengurangi kegiatan produksi serta menyebabkan banyak pekerja terkena PHK. Sudarto menekankan bahwa para pekerja mempunyai hak untuk didengar aspirasinya sebagai warga negara.

"Kami juga rakyat Indonesia, berhak memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Namun, dalam hal pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan, hal tersebut tidak tercermin," sesalnya.