Mengenal Hak Angket Legislatif

Hak angket DPR adalah hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang yang strategis. DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket jika pejabat negara atau pemerintah tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 

Mengenal Hak Angket Legislatif

balikpapantv.co.id-Hak angket DPR sedang menjadi topik pembicaraan di tengah berlangsungnya Pemilu 2024. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 03, mendorong untuk menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan Pemilu 2024. Bahkan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga mengusulkan penggunaan hak angket DPR.

Apa Itu Hak Angket ?

Hak angket DPR adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berimplikasi luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, selain hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 73 memberikan kelonggaran kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat jika pejabat negara atau pemerintah tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Anggota DPR juga dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

Berikut adalah syarat pengajuan hak angket DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014:

Syarat yang harus dipenuhi para anggota legislatif untuk mengajukan hak angket telah tercantum dalam pasal 199 ayat (1) hingga ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014, yaitu:

  1. Diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 
  2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  3. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
  4. Alasan penyelidikan.
  5. Mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 200 dan 201 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 memuat informasi tentang tahapan pelaksanaan hak angket,berikut tata caranya :

Pasal 200 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 9

  1. Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR. 
  2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota. 
  3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas. 
  4. Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul 
  5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya kepada semua anggota. 
  6. Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 
  7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
  8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
  9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. Pasal 201 ayat (1) sampai (3).

Pasal 201 ayat (1) sampai (3).

1. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1). 

  1. Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. 
  2. Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.