Meleset dari Ekspektasi,Pemerintah Disarankan untuk Meningkatkan Belanja Modal dan Upah

Tauhid Ahmad dari Indef menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2024 di bawah ekspektasi karena inflasi dan konsumsi rumah tangga yang menurun.  Tauhid juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 akan stagnan atau bahkan cenderung menurun sekitar 4,9 persen karena harga beras yang masih tinggi dan menggerus daya beli masyarakat.

Meleset dari Ekspektasi,Pemerintah Disarankan untuk Meningkatkan Belanja Modal dan Upah

balikpapantv.co.id- Tauhid Ahmad, seorang peneliti senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 di bawah ekspektasi akibat konsumsi rumah tangga yang menurun. Meskipun momentum libur natal dan tahun baru 2024 diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, namun kenyataannya tidak terlalu optimal karena hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat pulang kampung.

Selain itu, inflasi pada harga bahan pokok yang cukup tinggi juga telah menggerus daya beli masyarakat, yang menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi yang rendah. Belanja modal juga tidak terlalu banyak. 

Sebaliknya, anggaran pemerintah lebih banyak digunakan untuk belanja gaji pegawai, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, realisasi pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 5 persen seperti yang diharapkan. Menurut Tauhid, pemerintah gagal mengendalikan harga pangan, yang terlihat dari data BPS Januari 2024, di mana 28 provinsi, terutama di pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, mengalami kenaikan harga beras dan mengalami inflasi sebesar 0,64 persen dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.

Respons pemerintah terhadap fenomena El Nino lambat. Padahal, pemerintah mengetahui fenomena ini sejak 2022 dan mulai terjadi pada Juli 2023. Dugaan adalah bahwa pemerintah menganggap bahwa El Nino hanya terjadi di Indonesia saja, padahal fenomena alam ini juga terjadi di negara-negara lain.

"Sehingga untuk mencari alternatif impor beras sudah terlambat. Harga sudah cenderung tinggi. Kenaikan harga beras mulai merangkak sejak November. Di akhir tahun masyarakat lebih penting beli beras ketimbang membelanjakan uangnya untuk hal lain. Artinya konsumsi yang lain turun," beber Tauhid.

Selama Oktober, November, dan Desember 2023, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) berupa bahan pokok kepada masyarakat. Namun, harga bahan pokok, terutama beras, sudah tinggi pada periode tersebut karena stoknya sudah mulai berkurang.

"Kita butuh 1,5 juta ton (untuk bansos), tapi yang baru bisa dipenuhi 800 ribu ton. Nah, kekurangannya baru datang Januari dan Februari ini. Delay itu yang kemudian menyebabkan harga tinggi," imbuhnya.

Selain itu, terdapat keterlambatan pada masa panen yang seharusnya dilakukan pada Januari dan Februari 2024, namun baru bisa dilakukan dua bulan setelahnya. Hal ini mengakibatkan ketersediaan beras masih sedikit di pasaran. Tauhid memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun ini akan stagnan atau bahkan cenderung menurun sekitar 4,9 persen karena harga beras yang masih tinggi dan menggerus daya beli masyarakat. 

Meskipun bantuan sosial (bansos) bahan pokok sudah diberikan, namun belum cukup signifikan dalam membantu daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Tauhid mendorong percepatan belanja pemerintah terutama belanja modal, lelang, dan lain-lain agar tidak menunggu hasil pemilihan presiden.

 Di lain sisi, penting untuk mengantisipasi pelemahan perdagangan global serta pertumbuhan ekonomi yang menurun pada negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperkuat perdagangan dengan negara-negara alternatif seperti Malaysia, India, dan Filipina, yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. "Kita masukkan barang kita lebih banyak ke sana," ujarnya.

Tauhid mengatakan bahwa untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, perlu menekan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai membuka lapangan kerja baru tanpa menunggu pemilihan presiden baru.

"Nah, ini investasi yang untuk menciptakan lapangan kerja yang kurang. Kenaikan gaji ASN, pns, dan TNI-Polri naik memang berpengaruh, tapi efeknya tidak signifikan. Yang paling banyak tertekan itu masyarakat kelompok bawah," tandasnya.