MAKI Gugat KPK Terkait “Ghaib” nya Harun Masiku, Ini Respons KPK

MAKI telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, yang terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Pihak yang dijadikan termohon adalah pimpinan KPK.

MAKI Gugat KPK Terkait “Ghaib” nya Harun Masiku, Ini Respons KPK
Di dalam gugatan praperadilan, MAKI menyoal bagaimana KPK mengklasifikasikan apakah penghentian penyidikan dalam kasus Harun Masiku itu sah atau tidak sah.

balikpapantv.co.id-KPK memberikan tanggapan terhadap gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kegagalan KPK dalam menangkap daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku dan permintaan untuk persidangan secara in absentia.

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menyambut baik gugatan praperadilan yang diajukan oleh MAKI. Alex menyebut hal itu menjadi hal menarik karena dapat memperjelas situasi.

Meskipun begitu, Alex menegaskan bahwa KPK tetap berusaha untuk menemukan keberadaan Harun Masiku. Meskipun Harun Masiku telah masuk dalam daftar DPO, KPK tetap berusaha secara maksimal untuk menangkapnya.

Alex juga menjelaskan bahwa KPK siap jika harus dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan terkait kasus Harun Masiku. KPK bersikap transparan dan terbuka terhadap proses hukum yang akan dilalui dan siap memberikan keterangan yang diperlukan jika diminta oleh pengadilan.

"Ya pastilah. Panggilan pengadilan harus kita hormati," tegas Alex.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, juga memperbolehkan MAKI untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Menurut Johanis, semua pihak memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Johanis juga menegaskan bahwa KPK menempuh semua prosedur secara benar dan legal dalam penanganan kasus Harun Masiku. Namun, Johanis juga menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan semua itu menjadi bagian dari proses hukum yang harus dijalankan secara adil dan transparan.

"MAKI dapat saja mengajukan permohonan praperadilan sepanjang merasa dirugikan karena UU Hukum Acara Pidana memberi hak kepada siapa saja untuk mengajukan permohonan praperadilan sepanjang yang bersangkutan mempunyai kepentingan," cetus Tanak.

MAKI telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, yang terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Pihak yang dijadikan termohon adalah pimpinan KPK.

Di dalam gugatan praperadilan, MAKI menyoal bagaimana KPK mengklasifikasikan apakah penghentian penyidikan dalam kasus Harun Masiku itu sah atau tidak sah. MAKI mengajukan gugatan tersebut karena dirasa tidak puas dengan perkembangan kasus yang belum menunjukkan tindakan nyata dari KPK dalam mencari Harun Masiku. MAKI menyatakan bahwa KPK harus tetap melimpahkan berkas Harun Masiku ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan sidang in absentia.

"Termohon seharusnya melakukan pelimpahan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, agar dapat segera dilakukan sidang in absentia sehingga perkara dapat dituntaskan melalui persidangan dan terdapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," bunyi permintaan MAKI dalam gugatan praperadilan.

MAKI mengajukan gugatan praperadilan tersebut karena KPK dianggap tidak dapat menangkap Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK dinilai enggan menangkap Harun Masiku, sehingga MAKI menilai bahwa KPK telah menghentikan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa ia telah meminta KPK untuk melakukan sidang in absentia karena dirinya ragu bahwa Harun Masiku akan berhasil ditangkap. Namun, atas keengganan KPK dalam melakukan sidang in absentia, maka MAKI mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta hakim untuk memerintahkan KPK untuk melaksanakan sidang in absentia.

Boyamin menegaskan bahwa gugatan praperadilan ini diajukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam kasus Harun Masiku yang bisa menjadi komoditas politik dalam pilpres 2024. Ia juga menyatakan bahwa gugatan praperadilan tersebut adalah dukungan bagi KPK agar tidak tersandera dengan kasus Harun Masiku.

"Gugatan praperadilan ini adalah dalam rangka mencegah kasus Harun Masiku dijadikan sandera atau komoditas politik menjelang pemilu. KPK harus menuntaskan perkara ini untuk mencegah perkara ini dijadikan gorengan politik untuk saling sandera atau serangan lawan politik," pungkasnya.

KPK masih belum menemukan keberadaan Harun Masiku yang menjadi buronan KPK selama 4 tahun. Meskipun telah dilakukan upaya pencarian, namun hingga saat ini Harun Masiku masih belum berhasil ditemukan oleh KPK.