Korporasi Tambang Diminta Otorita IKN Ikut Perbaiki Lingkungan

Deforestasi lingkungan tidak hanya yang berasal dari perusahaan tambang yang legal namun juga yang berasal dari kegiatan tambang ilegal.

Korporasi Tambang Diminta Otorita IKN Ikut Perbaiki Lingkungan
Ini menjadi tantangan yang besar untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang ada di IKN. Mengembalikan 60 persen lingkungan hijau, karena saat ini hanya 40 persen.

balikpapantv.co.id , BALIKPAPAN-Semenjak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diresmikan pembangunannya pada September 2022 lalu, berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi lingkungan di sekitar area pembangunan dan rencana pengembangan.Salah satunya dengan ikut meminta perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan perbaikan lingkungan di sekitar kawasan IKN. Prioritas utama adalah pemulihan lahan bekas tambang batu bara. 

Deforestasi lingkungan tidak hanya berasal dari perusahaan tambang yang legal namun juga berasal dari kegiatan tambang ilegal.

Disadur dari pemberitaan Kaltim Post,Direktur Pemanfaatan Pengembangan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan permintaan saat ini rutin melaporkan ke beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam pembangunan IKN terutama kepada Menko Polhukam dan Menko Marves terutama hal yang berkaitan dengan kegiatan tambang ilegal.

"Bagi yang ilegal ini, agak menantang (menantang). Kami saat ini sedang memotret siapa saja pelakunya. Dan kami setiap hari melaporkan ke yang menarik perhatian dan melibatkan banyak pihak. Contohnya Kemenko Polhukam dan Kemenko Marves. Karena melibatkan banyak publikasi dan institusi terhadap tambang ilegal tersebut,” katanya.

Saat ini terdapat 8 IUP di wilayah PPU dan 61 IUP di Kukar. IUP itu berakhir pada 2023–2035 mendatang.

"Ini menjadi tantangan yang besar untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang ada di IKN. Mengembalikan 60 persen lingkungan hijau, karena saat ini hanya 40 persen. Dan salah satu kerusakannya dari tambang batu bara,”jelasnya.

Pungky melanjutkan saat ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi menerbitkan IUP di sebagian wilayah PPU dan Kukar yang telah ditetapkan sebagai kawasan IKN. 
Saat ini hanya perusahaan yang memiliki IUP resmi saja yang selanjutnya akan diminta melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan.

Sedangkan menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengakui, di kawasan IKN Nusantara terdapat 29 ribu hektare lubang bekas tambang dan untuk seluruh Kaltim sendiri bukaan tambang terdapat 154 ribuan.

“kita sudah mengawali mencoba ngecek dan melakukan uji coba pemulihan,” ujar Siti saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, beberapa waktu lalu.

Menurut Siti 29 ribu hektare lubang tambang itu bisa dijadikan sumber mata air di kawasan IKN. Namun pemerintah masih terus meneliti ihwal kepatutan air untuk dikonsumsi. Selain itu Siti menjelaskan, informasi akan melakukan pemulihan hutan di wilayah IKN dengan persemaian Mentawir yang memiliki luas 121 hektare wilayah hijau dan 32 hektare untuk sarana persemaian dengan produksi mencapai 15–20 juta bibit.