Kenapa Hak Angket Tak Dijalankan DPRD Kaltim ?

Ada ketidak seriusan dari yudikatif dan legislatif. Meskipun ada yang meninggal , kasus ini tidak hanya dilakukan satu orang. Integritas pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim pun dipertanyakan.

Kenapa Hak Angket Tak Dijalankan DPRD Kaltim ?
Anehnya izin ini sudah tau palsu tapi tetap jalan.

balikpapantv.co.id ,SAMARINDA -Jalan panjang proses pengungkapan kasus 21 Izin Usaha Pertambangan di Kaltim yang ditengarai palsu belum juga ada titik terang. Bahkan, sejak kasus ini mengudara pada akhir tahun lalu, hingga ujung masa kerja Pansus DPRD Kaltim, kasus ini seperti buntu.

Meskipun sudah sampai pada tingkat penyidikan oleh Polda Kaltim, nyatanya hingga kini para tersangka juga belum jelas siapa. Anehnya, surat yang disebut asli hilang entah kemana, akhirnya potensi kasus ini ditutup pun semakin terbuka lebar.

Terlebih, Wakil Ketua Pansus Tambang, DPRD Kaltim, M Udin menyebut, bahwa tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, meninggal dunia. Artinya, jikalaupun ditetapkan sebagai tersangka, kasus akan hilang begitu saja karena status kehidupan para tersangka ini.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Pokja 30 Samarinda, Buyung Raharjo pun menilai ada yang janggal dengan pengungkapan kasusnya. Pernyataan jika kepolisian ingin bekerja harusnya tidak perlu menyebutkan akan melakukan penggeledahan dengan pengumuman.

"Isran Noor (Gubernur Kaltim) juga kenapa diam ini membuat publik bertanya-tanya kan itu tanda tangan dia. Kalau polisi mau periksa harusnya juga langsung saja kalau diumumkan ini bisa menghilangkan bukti barang," ucapnya Rabu (10/6) kemarin.

Buyung sapaannya pun menyebut, jika seperti ini maka komitmen Pemprov Kaltim memberantas korupsi pun dipertanyakan. Bisa jadi dengan pengawasan lemahnya dan penyelidikan bisa menjadi tanda tanya.

Buyung juga melihat bahwa ada ketidak seriusan dari yudikatif dan legislatif. Meskipun ada yang meninggal, kasus ini tidak hanya dilakukan satu orang. Integritas pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim pun dipertanyakan.

“Anggaran yang digunakan pansus ini apa hasilnya, ini yang dipertanyakan, mana pertanggungjawaban mereka pada publik,” tegasnya.

Bahkan menurutnya Dewan bisa saja memanggil Polda dan Gubernur secara langsung lewat hak angket. Adapun ini menurutnya jika hal ini berdampak pada pendapat gubernur jelas Isran Noor akan bersuara. "Yang anehnya izin ini sudah tau palsu tapi tetap jalan. Janganlah publik dibuat jadi drama korea ini," tutupnya.

Hal senada juga diminta oleh Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Dirinya pun menebak kasus ini bakal menguap.

"Kalau kita baca lambatnya kasus ini ada kecinderungan kasus ini dibuat menguap. Ini sudah terlalu lama. Padahal kalau memang mau disasar, polisi bisa melakukan penggeledahan sejak awal, " tegasnya.

Kalaupun ada indikasi ditutup karena meninggal ini tidak masuk juga secara hukum. Kecuali ini oleh kepolisian. Bahkan menurutnya pansus ini tidak ada gunanya sejak awal.

“Kalau cuma pansus yah tidak kuat, kalau hak angket sangat kuat. Ini yang tidak dilakukan malah di pansus. Daerah kita ini jadi daerah seribu pansus,” tegasnya.

Justru kalau fungsi pengawasan diaktifkan lewat interplasi atau hak angket ini bisa meningkatkan pengawasan. Jadi bisa memaksa gubernur menjelaskan kepada dewan. "Masa dewan bisa dibilang takut dengan gubernur masa sudah ganti ketua masih sama," bebernya.

Dewan juga harus mendesak polda juga untuk menindak ini sampai selesai. Dimana jika ada penggeledahan harusnya juga dikawal, agar semua OPDnya kooperatif.