Kejar Hak PI 10 Persen Blok Migas,Pemkab PPU Harus Berperan Aktif

PHKT mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 32 miliar setelah mengelola blok migas peninggalan Unocal Indonesia Company pada 24 Oktober 2018. Ini mengakibatkan para pemegang saham pada PI 10 persen tidak mendapatkan hak-hak finansial, seperti Pemkab PPU yang hanya menerima perolehan jatah sebesar Rp 8 miliar dari pembukaan data room pada 2022. Pemkab PPU perlu proaktif memperjuangkan hak dalam PI 10 persen melalui komunikasi di berbagai pihak melalui instansi teknis.

Kejar Hak PI 10 Persen Blok Migas,Pemkab PPU Harus Berperan Aktif

balikpapantv.co.id,PENAJAM-PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) harus dilakukan restrukturisasi setelah mengelola blok migas peninggalan Unocal Indonesia Company pada 24 Oktober 2018. PHKT mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 32 miliar. 

Akibatnya, para pemegang saham pada PI 10 persen, seperti Pemkab PPU sebesar 18,46 persen, Pemprov Kaltim 64,51 persen, Pemkab Kutai Kartanegara 15,73 persen, Pemkot Bontang 1,22 persen, Pemkot Balikpapan 0,07 persen, tidak mendapatkan hak-hak finansial. Pemkab PPU, sebagai contoh, hanya menerima perolehan jatah sebesar Rp 8 miliar berdasarkan pembukaan data room pada 2022.

Menurut Ahmad Usman, Pemkab PPU harus proaktif untuk memperjuangkan hak-hak dalam PI 10 persen dengan melakukan komunikasi ke berbagai pihak melalui instansi teknis. Ahmad Usman baru saja dilantik menjadi kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Setkab PPU sejak Jumat (23/2).

Ahmad Usman menduga minus cash flow PHKT terjadi akibat harga migas dunia yang rendah. Hak-hak Pemkab PPU yang disebutkan sebesar Rp 8 miliar masih dalam proses dan banyak rentetan ceritanya. Minus finansial PHKT sebesar Rp 32 miliar pertama kali disampaikan oleh Legal Manager PT Migas Mandiri Pratama Kaltim, Ketut Bagiasa pada Jumat (23/2). PHKT mengalami kerugian keuangan karena biaya operasional PHKT lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pengelolaan sumur migas. Hingga kemarin, manajemen PHKT belum memberikan tanggapan. Etna, Humas PT PHKT meminta media untuk mengajukan pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada pihak kompeten untuk menjawab.