Kehadiran Taksi Online Picu Ancaman Mogok dan Demo dari Angkutan Umum di PPU

Persoalan tentang mobil angkutan berbasis aplikasi di Penajam Paser Utara (PPU) semakin memanas. Puluhan pengemudi angkutan umum tradisional yang tergabung dalam Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Jalan (Organda) PPU siap untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi besar-besaran di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) PPU jika dinas tersebut tidak dapat membantu menyelesaikan masalah mereka dengan aplikasi taksi online.

Kehadiran Taksi Online Picu Ancaman Mogok dan Demo dari Angkutan Umum di PPU

balikpapantv.co.id,PENAJAM- Situasi menjadi semakin panas di Penajam Paser Utara (PPU) karena adanya perdebatan tentang mobil angkutan berbasis aplikasi. Puluhan pengemudi angkutan umum tradisional yang tergabung dalam Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Jalan (Organda) PPU bersiap-siap untuk melakukan pemogokan besar-besaran dan demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) PPU jika dinas tersebut tidak dapat membantu menyelesaikan masalah mereka dengan salah satu aplikasi taksi online.

Amiruddin Lambe, Sekretaris DPC Organda PPU, telah mengungkapkan kepada Kaltim Post pada (7/2) bahwa organisasi mereka tidak merasakan respons yang cepat dari Dishub PPU terkait keluhan tentang kehadiran mobil angkutan berbasis aplikasi. Mereka percaya bahwa aplikasi tersebut telah mengambil pasar dari angkutan umum tradisional mereka. Dishub PPU diminta untuk mengambil tindakan tegas dan segera untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk menertibkan mobil angkutan berbasis aplikasi yang tidak memiliki izin untuk beroperasi di daerah tersebut.

“Jika Dishub tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, maka Organda akan mengambil langkah tegas dengan melakukan mogok operasi dan demonstrasi besar-besaran,” tegas Amiruddin Lambe.

Meskipun dia mengakui bahwa ada berita acara tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ketua DPC Organda PPU dan manajemen taksi online, ia mengatakan bahwa kesepakatan tertulis mengenai titik koordinat dimana taksi online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang, tidak disetujui oleh anggota Organda lainnya.

“Penjelasan yang saya dapatkan ternyata ketua DPC Organda tinggal tanda tangan atas dokumen yang disodorkan ke rumahnya,” kata Amiruddin Lambe.

Menurut Amiruddin Lambe, surat kesepakatan mengenai titik koordinat taksi online yang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang tidak disetujui oleh mayoritas anggota Organda. Beberapa sopir angkutan umum tradisional di terminal di Jalan Propinsi, Kilometer 0,5 Penajam, PPU mengharapkan Dishub PPU dapat segera menangani masalah ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dengan angkutan berbasis aplikasi. 

Meskipun media telah mencoba menghubungi manajemen taksi online di PPU, namun mereka tidak dapat dihubungi karena alamat dan kontak yang tidak jelas. Andi Singkerru, Kepala Dishub PPU mengkonfirmasi bahwa ia akan mengatur pertemuan antara kedua belah pihak dalam waktu dekat ini.

 “Kami berencana untuk mengundang Organda, manajemen taksi online, dan perwakilan sopir, untuk mendapatkan solusi dan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua pihak,” kata Andi Singkerru. Mantan ketua sebuah lembaga sosial masyarakat (LSM) di Kabupaten Paser.

Andi Singkerru menyatakan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian Dishub PPU, dan mereka akan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Ia mengharapkan bahwa semua pihak akan menjaga ketertiban umum di daerah PPU yang biasanya kondusif. Dishub PPU telah menjadwalkan pertemuan antara kedua pihak pada Selasa depan.