Ikuti Surat Edaran Wali Kota,POM Mini di Balikpapan Akan Ditertibkan

Pada tanggal 4 Januari 2024, Pemkot Balikpapan menerbitkan Surat Edaran tentang penjualan BBM eceran/pom mini di kota tersebut. Persyaratan keamanan dan Izin Usaha Niaga Umum BBM harus diikuti oleh penjual BBM eceran/pom mini sampai akhir Maret 2024. Pom mini yang berada di jalan protokol, jalur perdagangan, dan kawasan tertib lalu lintas akan diatur khusus sejak bulan April 2024. 

Ikuti Surat Edaran Wali Kota,POM Mini di Balikpapan Akan Ditertibkan
Pom Mini yang dimiliki Satpol PP saat ini sebanyak 362 pada bulan Desember akhir 2023, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut meningkat hingga hampir 600.

balikpapantv.co.id,BALIKPAPAN- Pemkot Balikpapan telah mempublikasikan SE tentang penjualan BBM eceran/pom mini di Kota Balikpapan pada tanggal 4 Januari 2024 dengan nomor 100/0199/Pem, setelah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Pemkot, Pertamina, dan Pengurus APEM Balikpapan beberapa waktu yang lalu.

Izmir Novian Hakim, Sekretaris Satpol PP Balikpapan yang mewakili Kepala Satpol PP Boedi Liliono, mengungkapkan bahwa mereka akan segera menyampaikan Surat Edaran tersebut ke semua penjual BBM Eceran/Pom Mini yang beroperasi di Kota Balikpapan.

"Besok atau lusa akan segera diedarkan kepada mereka sekalian dilakukan sosialisasi secara person to person kepada penjual BBM Eceran dan pemilik Pom Mini," ujar Izmir Novian Hakim kepada warta, Senin (29/1/2024).

Menurut Izmir, data Pom Mini yang dimiliki Satpol PP saat ini sebanyak 362 pada bulan Desember akhir 2023, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut meningkat hingga hampir 600. Kategori penjual juga meliputi Penjual BBM Botolan maupun pengguna Mesin Pompa Dispenser. Surat Edaran diperlukan sebagai bagian dari turunan jangka pendek dari ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Trantibum Pasal 19a, terkait dengan adanya Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dengan Kode KBLI 47892, yang dimana akan meningkatkan populasi penjual BBM Eceran/Pom Mini di Kota Balikpapan.

"Hal ini juga dapat berpotensi mengganggu estetika kota serta berpotensi pula sebagai penyebab kejadian kebakaran," akunya.

Mereka yang beroperasi sebagai penjual BBM Eceran/Pom Mini harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Surat Edaran sampai akhir Maret 2024.Sejak bulan April 2024, akan dilakukan pengaturan khusus terhadap pom mini yang berada di jalan protokol, jalur perdagangan, dan kawasan tertib lalu lintas. Sedangkan untuk penjual BBM Botolan, penertiban akan dilakukan di seluruh wilayah kota Balikpapan. Bagi mereka yang menggunakan mesin pompa dispenser diluar Point 2 a, b dan c dalam Surat Edaran, dipersilahkan untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat tersebut. Ketua APEM Balikpapan Kalimantan, Hariyanto, menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Balikpapan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Dalam surat edaran sudah jelas, ada poin-poin yang harus dilaksanakan bagi pemilik pom mini maupun yang menjual BBM secara botolan," akunya.

Dalam rangka menanggulangi semakin banyaknya kegiatan penjualan BBM Eceran/Pom Mini yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Balikpapan yang memiliki perizinan berusaha berbasis risiko/nomor induk berusaha, bidang usaha/kegiatan kode KBLI 47892 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM RI melalui sistem OSS (Online Single Submission), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penjualan BBM di Kota Balikpapan harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasional tempat dan lingkungan penjualan, Alat Ukur/Tera, serta harus memiliki Izin Usaha Niaga Umum BBM, berdasarkan hasil rapat koordinasi pengaturan usaha Pom Mini sebagaimana yang dijelaskan pada poin g di atas.
  2. Pom Mini yang sudah beroperasi sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 1, akan memasuki Tahap Pertama, dengan lokasi sebagai berikut:
  1. Tahap pertama akan dilakukan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), yaitu di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang BI Lama Stalkuda - Pelabuhan Semayang) dan Jalan Ruhui Rahayu (Simpang Empat Lampu Merah Balikpapan Baru Simpang Empat Lampu Merah BSCC Dome).
  2. Bagian dari Tahap Pertama juga akan dilakukan di sebagian Kawasan Jalan Nasional, yaitu Jalan Marsma R. Iswahyudi (Simpang BI Lama Stalkuda - Simpang Tiga Lampu Merah Tugu KB) dan Jalan Syarifuddin Yoes (Simpang Tiga Lampu Merah Tugu KB - Simpang Tiga Wika).
  3. Lokasi Tahap Pertama juga akan meliputi sebagian dari Kawasan Jalan Padat Penduduk dan Perdagangan, yaitu di Jalan MT. Haryono (Simpang Tiga Lampu Merah Beruang Madu - Simpang Tiga Wika) dan Jalan Ahmad Yani (Simpang Tiga Balikpapan Center - Simpang Empat Lampu Merah Bundaran Rapak).

Pemerintah Kota Balikpapan akan menutup atau menertibkan unit usaha penjualan BBM Eceran/Pom Mini di lokasi tersebut melalui Tim Terpadu Lintas Instansi/Perangkat Daerah mulai bulan April 2024.

  1. Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemeriksaan/pengawasan, penertiban/penghentian kegiatan penjualan BBM Eceran/Pom Mini yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran ini, meliputi Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Camat, dan Lurah.
  2. APEM diminta untuk membantu dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, edukasi, dan sosialisasi yang dibutuhkan oleh seluruh anggotanya.
  3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan sesuai dengan tuntutan perkembangan di lapangan dan/atau penetapan kebijakan/regulasi oleh Pemerintah.