HASBULLAH : “MEREKA, TIDAK ADA PERBEDAAN HAK DIDALAMNYA. JANGAN MENGKERDILKAN PARA PENYANDANG DISABILITAS”

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, dari Fraksi PPP, H. Hasbullah Yusuf saat ditemui di sekretariat PPP menjelaskan bahwa Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

HASBULLAH : “MEREKA, TIDAK ADA PERBEDAAN HAK DIDALAMNYA. JANGAN MENGKERDILKAN PARA PENYANDANG DISABILITAS”

balikpapantv.co.id, - Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan tugas negara berdasarkan amanat dalam Pembukaan UUD 1945. Kebutuhan penyandang disabilitas seringkali tidak boleh hanya dilihat dari segi permukaan, karena tuntutan harus diperhitungkan dengan cermat hingga ke dalamannya. Adapun tantangan pemerintah dalam hal ini yaitu mempertimbangkan kearifan dalam melindungi semua penyandang disabilitas.

Masih banyak hak penyandang disabilitas yang masih belum terpenuhi dikarenakan berbagai alasan misalnya hak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di Instansi Pemerintah dan perusahaan swasta masih minim untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat bekerja. Padahal hak tersebut telah ada diatur dalam Undang – Undang.

Beberapa pasal dalam UUD 1945 secara tegas mengatur hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2).

Pemerintah juga telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, serta Presidential Regulation No. 75 tahun 2005 yang menetapkan mandat pelaksanaan tindakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, UU No. 18 tahun 2016 juga dibuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, dari Fraksi PPP, H. Hasbullah Yusuf saat ditemui di sekretariat PPP menjelaskan bahwa Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban ini tidak hanya mencakup upaya untuk melindungi penyandang disabilitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara, tetapi juga dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mengganggu hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Negara harus menjalankan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan moral sehingga mereka bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dalam memberikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui pelaksanaan aturan yang berlaku dan mengikuti asas umum, negara dapat memberikan jaminan perlindungan yang baik bagi semua warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas.

Terkait di Kabupaten Kutai Timur untuk penyandang Disabilitas, Hasbullah menjelaskan bahwa perda untuk penyandang disabilitas di kabupaten Kutai Timur ini belum ada, cuma dulu waktu pansus untuk pembangunan tempat fasilitas penyandang disabilitas di perkantoran – perkantoran Pemerintah dan kantor Sekretariat DPRD itu ada dibahas.

“Perda untuk penyandang disabilitas itu belum ada, cuman waktu itu dulu saat pansus pembangunan ada membahas soal untuk fasilitas penyandang disabilitas seperti tempat parker, jalan di perkantoran,” ucap Hasbullah.

Saat ditanya soal Pemilu yang ramah terhadap disabilitas, Anggota Dewan ini menjawab setidaknya pemerintah memberikan fasilitas untuk para penyandang disabilitas secar apenuh jika untuk ramah pemilu.

“Untuk Pemilu ramah terhadap penyandang disabilitas, setidaknya pemerintah memberikan fasilitas. Bagaimana mau ramah penyandang disabilitas, khususnya untuk dia (disabilitas) sendiri khususnya di jalan umum atau tempat – tempat umum masih belum ada fasilitas – fasilitas untuk mereka kecuali yang di perkantoran bukit pelangi,”ucap anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur ini.

“kalau soal persamaan hak, mereka juga punya hak yang sama, walau ada secara khusus UU untuk mereka, tidak ada perbedaan hak didalamnya. Jangan mengkerdilkan para penyandang disabilitas karena bisa jadi mereka punya kemampuan yang lebih dari yang bukan penyandang disabilitas,” tegas Hasbullah.