Gegara Kalah di Kandang Provinsi Jateng,Konon Katanya Tim Hukum Ganjar-Mahfud Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu 2024

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta tim hukum mereka mengungkapkan kecurangan dan pelanggaran yang sangat luar biasa pada Pemilu 2024, dengan bukti yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), fokus pada kecurangan TSM dan intimidasi pemilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masyarakat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah juga merasakan tekanan, bukan hanya di Madura, dengan persentase partisipasi hanya sekitar 30 persen.

Gegara Kalah di Kandang Provinsi Jateng,Konon Katanya Tim Hukum Ganjar-Mahfud Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu 2024

balikpapantv.co.id - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan tim hukum mereka, mengklaim memiliki bukti kuat bahwa Pemilu 2024 tidak kredibel, dan telah terjadi kecurangan serta pelanggaran yang sangat luar biasa. 

Wakil ketua tim hukum Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, menyebut bahwa bukti-bukti tersebut fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dan bukan selisih angka atau perolehan suara. Selain itu, tim hukum Ganjar-Mahfud juga menemukan bukti-bukti seperti intimidasi terhadap pemilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di samping di Madura, tekanan juga terjadi pada masyarakat di beberapa wilayah lain, salah satunya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Presentase partisipasi pemilih di wilayah tersebut sangat rendah, hanya sekitar 30 persen.

"Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh Polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan," ungkap Henry.

Menurut Henry Yosodiningrat, ada puluhan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang hanya memperoleh sedikit suara dalam Pemilu 2024. Dia menyatakan bahwa partisipasi pemilih sangat rendah bahkan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah termasuk Malaysia, di mana partisipasi pemilih ada yang kurang dari 50 persen. 

PSU dilakukan di Malaysia karena terdapat penggelembungan daftar pemilih oleh 7 petugas pemungutan suara luar negeri yang sudah menjadi tersangka. 

Henry Yosodiningrat juga menambahkan bahwa pembuktian kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dapat membuat Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2024. Beberapa negara pun sudah melakukan pemilu ulang karena alasan serupa, salah satunya Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya.

"Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU.  Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang," ungkap Henry.

Henry Yosodiningrat mengungkapkan bahwa bukti kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dimiliki oleh tim hukum Ganjar-Mahfud berkaitan dengan mobilisasi kekuasaan, termasuk mengerahkan aparatur negara dan intimidasi oleh kepolisian. 

Menurut Henry, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya selisih suara yang signifikan bagi pasangan Ganjar-Mahfud, terutama di wilayah kantong suara PDI Perjuangan. 

Contohnya, di Provinsi Jawa Tengah, suara pasangan Ganjar-Mahfud kalah dibandingkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, padahal Ganjar sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun dengan prestasi yang diakui oleh pemerintah pusat.

"Kami punya bukti-bukti, banyak yang enggak boleh saya buka di sini ya.  Karena ini peperangan dalam tanda kutip. Nanti di MK kita buka dan sudah kita siapkan itu semua. Yang pasti bahwa akan ada Kapolda yang akan diajukan ya ini clear," tutur Henry. 

Henry Yosodiningrat tidak ingin menyebutkan nama Kapolda provinsi yang akan dihadirkan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud karena khawatir akan dicopot atau dimutasi. Hal tersebut disebabkan adanya intimidasi yang dialami oleh semua pihak saat ini. 

Tim hukum Ganjar-Mahfud juga akan melaporkan Bawaslu atas dugaan pengabaian terhadap laporan kecurangan dan pelanggaran tahapan Pemilu yang hingga saat ini belum memiliki tindak lanjut. 

Mereka menduga bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlibat dalam tekanan dari pihak kekuasaan sehingga melakukan banyak pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.