Fraksi PPP Memberi Isyarat Dukungan untuk Hak Angket, Sementara Fraksi Nasdem Mendengarkan Masukan dari Pakar

Fraksi Nasdem di DPR menyusun tanda tangan anggota dan mendengarkan saran dari pakar mengenai substansi hak angket. Mereka juga mengatur persyaratan administrasi untuk proses pengajuan hak angket dan merencanakan kuliah umum tentang masa depan demokrasi pasca-Pemilu 2024. Fraksi PPP DPR sedang fokus pada rekapitulasi Pemilu 2024, sambil mempersiapkan sikap terkait pengajuan hak angket setelah anggota berkumpul di Jakarta minggu ini. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Habiburokhman, tidak akan menghalangi fraksi lain untuk mengajukan hak angket, meskipun mayoritas telah menerima hasil pemilu.

Fraksi PPP Memberi Isyarat Dukungan untuk Hak Angket, Sementara Fraksi Nasdem Mendengarkan Masukan dari Pakar

balikpapantv.co.id- Fraksi Nasdem di DPR menunjukkan keseriusannya dalam merealisasikan usulan hak angket dengan mengumpulkan tanda tangan anggota dan mendengarkan masukan dari para ahli dan pakar terkait substansi hak angket. Beberapa pakar seperti Bivitri Susanti dan Chusnul Mar'iyah diundang dalam proses tersebut. 

Fraksi Nasdem juga merencanakan kuliah umum mengenai masa depan demokrasi di Indonesia pasca-Pemilu 2024. Selain itu, persyaratan administrasi untuk pengajuan hak angket sedang dipersiapkan, meski masih ada kendala dalam pengumpulan tanda tangan dari anggota fraksi yang fokus pada proses rekapitulasi pemilu.

”Tapi, yang jelas pimpinan fraksi sedang mempersiapkan untuk meminta tanda tangan itu,” terangnya.

Fraksi PPP DPR saat ini masih fokus mengawal proses rekapitulasi Pemilu 2024, tetapi akan menggelar rapat internal untuk membahas posisi PPP terkait dengan hak angket setelah anggota dewan dari PPP berkumpul di Jakarta minggu depan, menurut Achmad Baidowi, Sekretaris Fraksi PPP DPR. 

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi fraksi di DPR yang ingin mengajukan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024, karena hak angket merupakan kewenangan setiap anggota dewan.

”Silakan saja. Kami enggak akan menghalangi ya, itu hak masing-masing,” ucapnya. 

Habiburokhman menyatakan bahwa hasil komunikasinya dengan anggota dewan lain menunjukkan mayoritas sudah menerima hasil pemilu yang digelar pada 14 Februari lalu. Namun, ia tetap mengingatkan fraksi yang ingin mengajukan hak angket untuk mengikuti setiap tahapan dan mekanisme yang berlaku