DPRD PPU Minta Warga Lokal Dilibatkan Proyek IKN

Syarifuddin yang tergabung dalam komisi II di DPRD PPU itu meminta kepada dinas terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar bisa menjadi fasilitator masyarakat lokal dengan perusahaan di IKN

DPRD PPU Minta Warga Lokal Dilibatkan Proyek IKN
Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan tenaga kerja atau pekerja atau buruh lokal minimal 80 persen.

balikpapantv.co.id, PPU-Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD PPU dari partai demokrat, Syarifuddin saat ditemui di penajam. Dia mengatakan pemberdayaan masyarakat lokal perlu diterapkan di dalam proyek pembangunan ibu kota nusantara karena lokasinya di kecamatan sepaku.

“Banyak warga yang belum bekerja berharap bisa menjadi pekerja proyek nasional tersebut. Tentu ini juga akan mengurangi jumlah pengangguran kita di benuo taka (Kabupaten PPU).” ungkapnya.

Syarifuddin yang tergabung dalam komisi II di DPRD PPU itu meminta kepada dinas terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar bisa menjadi fasilitator masyarakat lokal dengan perusahaan di IKN.

Tak hanya diminta mengutamakan masyarakat lokal, perusahaan pelaksana pekerjaan pembangunan di IKN juga diharapkan bisa memberi pengupahan sesuai dengan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten PPU.

“Mengingat kawasan IKN di kecamatan sepaku masih bagian dari Kabupaten PPU, sehingga perda tentang Upah Minimum Kabupaten bisa ditegakkan.” ujar Syarifuddin.

Menyinggung soal pemberdayaan tenaga lokal, Syarifuddin menambahkan sesuai peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal. Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan tenaga kerja atau pekerja atau buruh lokal minimal 80 persen.