Demokrasi Diujung Tanduk

Dalam demokrasi ada harga mahal yang harus dibayar.

Demokrasi Diujung Tanduk
kedua system berpotensi menjadikan demokrasi kita di ujung tanduk yang tetap memberikan keuntungan bagi elite oligarki politik.

balikpapantv.co.id , SANGATTA- Sistem proposional terbuka dan tertutup pada pemilu 2024 saat ini menjadi topik panas yang ramai dibicarakan oleh khalayak umum di republik ini. Sistem proposional tertutup adalah memenangkan calon legislatif yang terpilih bukan di atas dasar suara yang diperolehnya namun di atas dasar dari perolehan suara partai politik. Akhirnya pilihan rakyat pada salah satu calon akan menjadi suara dari suatu partai politik yang akhirnya akan berpengaruh pada perjalanan kue kursi politik di parlemen berdasarkan pada nomor urut si caleg.

Tentu sistem ini memiliki kelebihan dilihat dari cost politik si caleg bias menjadi sangat murah karena meminimalisir money politic. Seperti kita tahu bahwa cost politik setiap caleg sangatlah mahal dalam mencari suara pemilih. asas demokrasi di negara kita terlebih asas mensyaratkan dan asas penjual hak politik bagi individu yang maju dalam pencalegkan dari suatu partai politik untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan legislatif.

Bagaimana saya katakan itu tidak melanggar asas demokrasi keterbukaan yang selalu di dengungkan oleh elite partai politik dimana yang seharusnya rakyat mengetahui calon pejabat yang mewakilinya secara visi misi dengan system proposional tertutup maka semua itu tidak akan terjadi. Belum lagi bentuk pelanggaran terhadap asas demokrasi atas dasar persamaan hak politik pada masing-masing caleg di parpol,memang secara factual eksternal dalam artian meminimalisir money politic di masyarakat, namun membuka celah money politic di internal parpol itu sendiri. Bagi caleg yang tidak memiliki modal kuat akan tentu tidak bisa melakukan praktik untuk mendapatkan hak kursi politik legislatifnya meskipun suara si caleg sangatlah banyak, tetapi caleg dengan suara yang berjumlah sedikit bisa mendapatkan posisi kursi legislative dengan melakukan money politic internal. Ini lah yang bisa dikatakan dialektika pahit bagi demokrasi di republic ini.

Sistem pemilu proporsional tertutup juga akan memilih tanda gambar atau lambang partai politik.Tentunya ini menjadi kemunduran periodesasi demokrasi kita yang kembali ke era orde lama dan orde baru,bukankah kita sudah mencapai kesepakatan politik nasional meninggalkan era itu?

 Sistem pemilu proporsional tertutup sendiri sempat dipakai pada tahun 1999 lewat UU No 3 Tahun 1999 saat Presiden Soeharto lengser. Perubahan baru terjadi saat sistem proporsional terbuka diterapkan melalui UU No 12 Tahun 2003 saat republic ini sedang kasmaran-kasmarannya dengan era reformasi.

Atas nama era reformasi Indonesia hingga saat ini menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka seperti yang tertera pada Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Tentu dengan system proposional terbuka rakyat bisa lebih mengenal calon pejabat elite yang akan dipilihnya, mungkin ini cocok dengan sebuah kalimat pepatah “tak kenal maka tak sayang”.Namun system proposional terbuka tentu tidak serta merupakan sebuah system yang sempurna dalam demokrasi representative kita.Sistem ini memiliki kelemahan yang menyebabkan cost politik seorang caleg menjadi mahal dan membuka celah money politic di pemilih, memang dalam demokrasi ada harga mahal yang harus dibayar.

Tentu dengan kedua sistem ini berpotensi menjadikan demokrasi kita di ujung tanduk yang tetap memberikan keuntungan bagi elite oligarki politik. Baik itu sistem proposional terbuka dan tertutup ada jalan pedang yang harus kita pilih sebagai bangsa yang beradab.