Berau Yang Bravo,Tolak Ajakan Gabung Ke Kaltara,Bupati Berau Nyatakan Berau Hanya Untuk Kaltim

balikpapantv.co.id,TANJUNG REDEB- Muncul lagi ajakan untuk Berau melanjutkan keanggotaannya di Kalimantan Utara dan Mantan Bupati Berau dari 2005 hingga 2015, Makmur HAPK, telah memberikan tanggapan pada isu tersebut. Ini bukanlah isu baru dan Makmur menunjukkan kecintaannya kepada masyarakat Berau dengan menolaknya. Makmur menekankan bahwa keputusan untuk tetap bergabung atau tidak tergantung pada keinginan masyarakat Berau dan seluruh isu perlu ditangani dengan bijaksana.

“Yang melalui mekanisme disampaikan oleh masyarakat ke pemerintah daerah dan DPRD Berau, adapun hasil survey yang dilakukan oleh tim dari Kaltara, silakan saja. Tetapi yang berhak menentukan baik melalui survey dan jejak pendapat adalah masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya kepada awak media, Minggu (12/11).

Mantan Bupati Berau yang juga pencetus pembentukan Kaltara, Masdjuni (alm), merupakan sosok yang patut dijadikan contoh. Ia menyampaikan pandangannya di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Kaltim setiap 6 bulan sekali dan mendukung terbentuknya Kaltara, meskipun Kabupaten Berau belum bergabung.

“Dan beliau dengan cara santun tidak menyampaikan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan para tokoh dan para pejabat yang merupakan pejuang pembentukan Kaltara, demi menjaga rasa kebersamaan sebagai daerah yang bertetangga,” papar Makmur.

Dalam pandangannya, Masdjuni menjelaskan bahwa Kaltara belum dapat terbentuk karena belum terpenuhi persyaratan lima wilayah kabupaten/kota. Sang mantan bupati menyebutkan bahwa para pejabat dan tokoh di Kaltara tidak menyalahkan Kabupaten Berau secara langsung, melainkan mengupayakan pembentukan kabupaten Tana Tidung agar dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dalam proses tersebut, meskipun penduduk Tana Tidung belum mencapai 10.000, mereka berhasil mencapai tujuannya melalui proses yang cukup panjang.

“Padahal penduduknya pada saat itu belum sampai 10.000, dan ini pun melalui proses yang cukup panjang,” jelasnya.

Meskipun Masdjuni menolak bergabung dengan Kaltara, hubungannya dengan tokoh dan pejabat di Kaltara tetap baik dan harmonis. Makmur mengutip hal ini sebagai contoh bagi generasi muda, karena menurutnya tidak perlu menyampaikan kekurangan wilayah sendiri jika tidak menjadi bagian dari wilayah lain.

Makmur juga menyoroti peristiwa sejarah saat terjadi gesekan antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau terkait batas wilayah Karangtigau. Saat itu, Bupati Berau Letkol TNI Djayadi (alm) dan Bupati Bulungan Kolonel TNI Sutaji (alm) saling berhadapan di lapangan dan Makmur bersyukur tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sehingga kita juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan daerah tetangga kita. Walaupun kita tidak bergabung, seingat kami dalam sejarah Kesultanan Bulungan tidak terlepas dari bagian kesultanan-kesultanan yang ada di Kabupaten Berau, bahkan banyak penduduk Berau yang berdomisili di wilayah tersebut, bukan saja sebagai masyarakat biasa bahkan jadi pejabat," bebernya.

Banyak masyarakat Berau yang menjabat sebagai pejabat di Kaltara, seperti Wali Kota Administratif I, Idrus Djunaid (anak mantri Djunaid), Wakil Wali Kota Tarakan periode I, Yusuf Abdullah, yang berasal dari Kecamatan Gunung Tabur dan merupakan keponakan tokoh Magar Sari. Wakil Wali Kota Tarakan periode II, Tamrin Hadi, juga merupakan salah satu yang masyarakatnya berasal dari Sungai Kuyang, Kecamatan Teluk Bayur.

Makmur juga mengingatkan bahwa sebelum terbentuknya Kaltara, Berau pernah dijadikan sebagai pilihan ibu kota, namun Berau menolak karena sudah ada pernyataan sikap mendukung Kaltara dan Berau belum bergabung. Terdapat pejabat dahulu yang menolak bergabung, tetapi setelah Kaltara terbentuk, pejabat tersebut membentuk tim untuk mengajak Berau bergabung kembali. Makmur menegaskan bahwa penolakan sebelumnya dilakukan karena kemerdekaan masyarakat Berau untuk menentukan jejak pendapat mereka harus dihormati, dan fakta bahwa Berau tidak bergabung sudah terdokumentasi.

“Kita hanya mendukung pembentukan Kaltara, dan hal seperti ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, termasuk persetujuan pemerintah daerah dan provinsi dimana kita bernaung, dalam hal ini Kalimantan Timur,” sebutnya.

Makmur berharap agar pemerintah daerah dapat berhati-hati dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, serta mengingatkan bahwa dokumen resmi mengenai penolakan Berau untuk bergabung dengan Kaltara masih tersimpan jelas di Pemerintah Kabupaten Berau. Terkait dengan anggota dewan dan tokoh Berau yang hadir di Kaltara, Makmur menyatakan bahwa hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai dukungan untuk penggabungan Berau dan Kaltara karena menghadiri undangan resmi merupakan hal yang wajar.

Penolakan Berau untuk bergabung dengan Kaltara juga ditegaskan melalui penandatanganan petisi oleh dua kesultanan, bupati Berau, dan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Berau. Salah satu tokoh masyarakat Berau, Ibnu Sina Ashari, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Berau untuk keluar dari Kaltim, terlebih lagi Berau sudah merasa nyaman dan sejahtera selama berada di Kaltim. Menurutnya, tidak ada dasar yang membenarkan agar Berau harus bergabung dengan Kaltara.

Masdjuni menyebutkan bahwa iming-iming untuk menyejahterakan Berau jika bergabung dengan Kaltara dianggap tidak masuk akal. Alasannya adalah APBD Berau saat ini lebih besar dibandingkan dengan APBD Provinsi Kaltara, sehingga menurutnya tidak ada jaminan bahwa bergabung dengan Kaltara akan memberikan kemakmuran yang lebih baik bagi masyarakat Berau."Bagaimana mau sejahtera jika seperti itu?" tegasnya.

Ia juga menyatakan bersama tokoh-tokoh masyarakat Berau bahwa Berau akan tetap berada di Kalimantan Timur dan menegaskan bahwa Berau akan selalu berada di Kaltim.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, juga menegaskan penolakan bergabung dengan Kaltara dan menyatakan bahwa Berau hanya untuk Kaltim. Ia juga menyebutkan bahwa berbagai pertimbangan dan masukan dari banyak tokoh Berau menunjukkan bahwa Berau masih memiliki prioritas tersendiri di Kaltim. Hal ini terkait kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan di Berau.

"Hanya Berau yang memiliki potensi SDA yang luar biasa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan," katanya.

Meskipun menolak ajakan penggabungan yang diajukan Pemprov Kaltara, Sri Juniarsih menyatakan bahwa Berau dan Kaltara masih bisa bekerja sama dalam segala aspek, mungkin dengan cara menjalin kerjasama serta membentuk tim untuk menyusun program yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Berau dan Kaltara, meskipun tidak bergabung dalam satu wilayah, masih dapat saling bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu demi kesejahteraan kedua daerah.

"Kita masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik," pungkasnya.