Bansos di Politisasi,Hasto Bilang Itu Penyalahgunaan Serius…Weleh,Weleh,Weleh…

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa politisasi bansos selama kampanye adalah penyalahgunaan politik dan merugikan masyarakat. Pembagian bansos harus diatur dengan baik oleh Kementerian Sosial dan tidak boleh dipolitisasi. Mensos Tri Rismaharani tidak ingin data bansos digunakan untuk kepentingan politik 

Bansos di Politisasi,Hasto Bilang Itu Penyalahgunaan Serius…Weleh,Weleh,Weleh…
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa politisasi bansos selama kampanye mencederai kepentingan rakyat dan merupakan bentuk penyalahgunaan politik serius.

balikpapantv.co.id- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa politisasi bansos selama kampanye mencederai kepentingan rakyat dan merupakan bentuk penyalahgunaan politik serius. Bansos berasal dari kebijakan negara yang dibahas oleh semua partai politik di DPR, termasuk PDIP. Hasto menunjukkan bahwa partainya sangat memperjuangkan bansos dengan menggelar rakernas yang membahas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Ujarnya pada Selasa (30/1).

Kebijakan bansos dapat dianggap sebagai instrumen implementasi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menetapkan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Seluruh partai politik di DPR mendukung kebijakan ini agar dapat dilaksanakan oleh eksekutif.

"Ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari PDI Perjuangan, kemudian dibahas dan mendapat dukungan partai politik lainnya, sehingga bansos  bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik, dari politik anggaran yang ada di DPR RI," tegas Hasto.

Hasto menambahkan bahwa pembagian bansos tidak boleh dipolitisasi dan harus diatur dengan baik oleh Kementerian Sosial. Tidak adanya keterlibatan Mensos Tri Rismaharani dalam pembagian bansos oleh Presiden Jokowi dan Risma pun menjelaskan bahwa rapat kabinet terasa tidak nyaman dengan elemen tertentu. Namun, Risma mengutamakan tugas yang penting bagi bangsa dan negara, jadi ketidaknyamanan itu harus diabaikan.

"Karena untuk mengurusi rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip. Itulah yang dilakukan Bu Risma," kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan bahwa Risma tidak ingin data bansos digunakan untuk kepentingan politik partisan atau kepentingan keluarga. Menurut Hasto, integritas dan tekad kuat Risma mendorong keputusan untuk tidak terlibat dalam pembagian bansos.

"Termasuk dalam kebijakan raskin (beras miskin). Sehingg raskin dari Bulog yang kemudian muncul gambar pasangan Prabowo-Gibran," ungkapnya.