Asik !!! Kaltim Akan Kecipratan Dana Bagi Hasil Sawit. 3,4 T Dialokasikan Pemerintah Pusat Bagi Daerah Penghasil.

Untuk prosentase pembagiannya sendiri sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2023 pada pasal 5 ayat 1. Dimana 20 persen untuk pemerintah provinsi,60 persen untuk daerah penghasil, dan 20 persen untuk daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan daerah penghasil.

Asik !!! Kaltim Akan Kecipratan Dana Bagi Hasil Sawit.  3,4 T Dialokasikan Pemerintah Pusat Bagi Daerah Penghasil.
Ismiati berharap DBH sawit ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat

balikpapantv.co.id, BALIKPAPAN- Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit senilai Rp 3,4 triliun akan dibagikan ke 350 daerah penghasil termasuk Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan terkait DBH sawit ini sudah sesuai dengan PP 38 Tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2023. Namun untuk nominalnya,dirinya belum bisa memastikan nominal yang diperoleh Kaltim sebagai salah daerah penghasil sawit dari pemerintah pusat.

 "Kementerian Keuangan yang akan menghitung (DBH) Sawit, kita tunggu saja keputusan Kementerian Keuangan," kata Ismiati.

Kata Ismiati di sela Rakor Bapenda, Senin (31/7) di Balikpapan, nantinya nominal transfer DBH sawit ini akan dibagi ke daerah penghasil sampai dengan daerah perbatasan hingga Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri. Untuk prosentase pembagiannya sendiri sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2023 pada pasal 5 ayat 1. Dimana 20 persen untuk pemerintah provinsi,60 persen untuk daerah penghasil, dan 20 persen untuk daerah yang memiliki perbatasan langsung dengan daerah penghasil.

Terkait besaran DBH sawit ada beberapa yang menjadi tolak ukurnya diantaranya adalah luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan beberapa indicator yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Ismiati berharap DBH sawit ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat dan perlu adanya payung hukum yang disiapkan untuk transfer DBH sawit agar bisa dicatat sebagai pendapatan daerah Kaltim.Apalagi DBH sawit ini sudah dialokasikan oleh Kementrian Keuangan sehingga jika tidak di transfer malahan akan menjadi SILPA.

"Kami berharap bisa cepat sehingga bisa diakomodir sebagai penerimaan dan dapat dialokasikan sebagai belanja," tuntas dia.