Apa Kabar KEK Maloy ???

Minat investasi di KEK Maloy saat ini sangat rendah karena infrastruktur di KEK tersebut belum siap. KEK Maloy memiliki keunggulan berupa akses yang lebih dekat dan mudah ke bahan baku seperti sawit untuk minyak goreng dan biodiesel. . Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat ini sedang berusaha menyelesaikan masalah perizinan KEK Maloy.

Apa Kabar KEK Maloy ???
Minat investasi di KEK Maloy saat ini sangat rendah karena infrastruktur di KEK tersebut belum siap

balikpapantv.co.id,SAMARINDA- Menurut Purwadi Purwoharsojo, seorang ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, pencabutan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan oleh pemerintah pusat akan menjadi pukulan berat bagi Kalimantan Timur. Jika status tersebut dicabut, KEK Maloy di Kabupaten Kutai Timur akan menjadi tidak berkembang atau mangkrak.

"Kemudian kalau dicabut hanya karena permasalahan izin, berarti selama ini tidak matang perencanaannya. KEK Maloy itu kan zaman Pak Awang Faroek Ishak, dan selama ini selalu dibanggakan oleh gubernur Kaltim kala itu," ungkapnya kepada Kaltim Post, Jumat (2/2).

Purwadi Purwoharsojo menjelaskan bahwa KEK Maloy, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, diharapkan dapat mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur dari sisi perairan, terutama dengan penggunaan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) sebagai lintasan untuk ekspor dan impor.

 Bahkan, mantan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, merencanakan untuk membangun rel kereta api yang terhubung dengan KEK Maloy. Namun, jika izin KEK Maloy dicabut, itu akan memberikan banyak dampak negatif, terutama kesulitan dalam menarik investor. Investor akan meragukan status kawasan tersebut, khawatir akan terjadi konflik dan masalah lainnya.

Menurut Purwadi Purwoharsojo, minat investasi di KEK Maloy saat ini sangat rendah karena infrastruktur di KEK tersebut belum siap. Permasalahan utamanya adalah kurangnya fasilitas listrik, air, jalan, dan lokasi yang jauh dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, yang berdampak pada populasi penduduk di daerah tersebut.

"Kan harapannya itu punya dampak seperti menyiapkan kos atau sewa rumah. Ada kuliner dan warung-warung tumbuh di sana, ada pertanian untuk men-support pangannya. Tapi itu syarat itu harus dilengkapi seperti listrik, air, jalan bagus dan ada manusia yang tinggal di sana. Nah, saat ini belum ada orang di sana," urainya.

Purwadi juga mengemukakan bahwa ada kaitan antara batalnya sebuah bank dari Jepang untuk berinvestasi di IKN dengan masalah infrastruktur di KEK Maloy. Investor tersebut mensyaratkan adanya penduduk minimal 5 juta jiwa di IKN. Namun, populasi di Kalimantan Timur saja tidak sampai 4 juta jiwa, sehingga investor khawatir investasi tidak dapat pulih. KEK Maloy memiliki keunggulan berupa akses yang lebih dekat dan mudah ke bahan baku seperti sawit untuk minyak goreng dan biodiesel. 

Selain itu, KEK Maloy juga berada lebih dekat ke pasar luar negeri. Namun, Purwadi menekankan bahwa menyandang status KEK akan membuka pasar yang lebih luas dan akan meningkatkan permintaan, terutama jika ada akses mudah ke bahan baku. Sehingga, daerah tersebut dapat mengakses pasar lebih cepat dan orang akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.

"Saat tidak ada status kawasan khusus maka investor akan setengah hati. Dia berhitung kalau saya investasi Rp 5 miliar misalnya, berkolaborasi di wilayah itu, targetnya kembali dan untung tahun depannya. Ketika hitung-hitungan tidak tercapai maka orang akan malas berinvestasi," sebutnya.

Menurut Purwadi Purwoharsojo, dalam berbicara mengenai investasi, faktor yang paling penting bagi investor adalah kalkulasi untung-rugi atau return on investment.

"Tapi kalau sampai status KEK dicabut pemerintah pusat tidak adil juga. IKN saja setengah mati digelontorkan anggaran jumbo. Kalau memang KEK Maloy salah satu nadi ekonomi dari sisi laut kenapa tidak. Katanya hari ini gembar-gembor ekonomi maritim. Potensi ikan di laut juga mau digali. Kalau hanya sekadar izin, terus tidak bisa kelar apa gunanya," tegasnya.

Purwadi Purwoharsojo berharap bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memaksimalkan waktu lima bulan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tantangan besar dihadapi oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Purwadi juga merasa heran mengapa Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor, tidak menyelesaikan masalah perizinan KEK selama lima tahun masa jabatannya, terutama karena ia berasal dari Kutai Timur seperti KEK Maloy. Begitu pula dengan Awang Faroek Ishak yang juga berasal dari Kutai Timur. 

Kedua politisi ini dianggap mengetahui seluk-beluk dari Kutai Timur. Purwadi berpikir bahwa permasalahan izin tersebut seharusnya bisa diselesaikan selama masa jabatan mereka. Karena Akmal Malik hanya menjabat sebagai Pj Gubernur selama satu tahun, ia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti masalah tambang ilegal, perizinan dan lingkungan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Akmal Malik sangatlah besar.

Menurut M. Udin, seorang anggota Komisi III DPRD Kaltim, nasib KEK Maloy akan diputuskan pertengahan tahun ini. Proses perizinan KEK sudah selesai, namun izin pelabuhan dari sisi lingkungan, perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum selesai. Dia optimistis bahwa pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dengan mempersiapkan pertemuan dengan beberapa kementerian terkait. Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengadakan rapat dua hari yang lalu di KEK Maloy untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Pj Gubernur Kaltim masih perlu mengetahui sejauh mana kemajuan tersebut termasuk kendala yang dihadapi.

"Sehingga baru dievaluasi kemarin (dua hari lalu), kemarin sempat dibuatkan izin pelabuhan sementara sampai dua kali perpanjangan. Saat ini sudah tidak boleh sehingga benar-benar izin pelabuhan. Masalahnya tinggal di kementerian terkait, seperti perhubungan (Kementerian Perhubungan) dan lingkungan (KLHK)," kata legislator daerah pemilihan Kutim, Bontang, dan Berau itu.

Menurut Udin, kehadiran KEK Maloy akan memberikan dampak besar pada masyarakat, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja, keramaian, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, penggunaan tambang batu bara tidak dapat berlangsung terus-menerus karena sumber daya alam ini bersifat terbatas dan akan benar-benar habis dalam 20 tahun. 

 Oleh karena itu, membangun sumber daya ekonomi baru seperti KEK Maloy sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi di Kalimantan Timur. Saat ini, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan masih menemui hambatan dalam mendapatkan izin operasional dari beberapa kementerian, meskipun telah memiliki izin pelabuhan sementara sejak diresmikan pada tahun 2019. Jika KEK Maloy tidak mendapatkan izin operasional dari kementerian-kementerian tersebut hingga Juni 2024, maka status KEK Maloy sebagai daerah khusus akan terancam dicabut oleh pemerintah pusat.

“Kendalanya memang sekarang adalah ada tiga institusi yang belum memberikan approval (persetujuan) terhadap perizinan. Yakni izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup mengenai izin lingkungan, dan Kementerian Perhubungan soal operasional," kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat mengunjungi Maloy, Kamis (1/2).

Pemerintah provinsi Kaltim sedang berusaha menyelesaikan masalah perizinan KEK Maloy. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah pengolahan limbah, seperti ketiadaan bak sampah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berencana untuk bertemu dengan beberapa kementerian di Jakarta untuk menjelaskan masalah ini dan meminta bantuan untuk menyelesaikannya. Daerah memiliki waktu hingga Juni untuk menyelesaikan semua izin yang diperlukan, jika tidak maka status KEK Maloy sebagai kawasan khusus akan dicabut oleh pemerintah pusat. 

Akmal Malik berharap bahwa semua proses perizinan dapat diselesaikan dalam waktu tiga sampai empat bulan, asalkan tidak ada kendala teknis atau non-teknis. Ia berharap KEK Maloy dapat beroperasi dengan optimal dan menjadi aset strategis untuk pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur dan Kutai Timur. Pelabuhan KEK Maloy juga akan mendukung IKN Nusantara. Akmal Malik akan melaporkan kemajuan KEK Maloy ke Presiden jika Bapak Presiden mengunjungi daerah tersebut.

Akmal Malik menjelaskan bahwa Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah menyampaikan bahwa daerah tersebut akan mengalami transisi dari sektor pertambangan hingga tahun 2030. Oleh karena itu, daerah memerlukan sebuah pelabuhan besar yang dapat menjadi tempat ekspor dari seluruh daerah di Kalimantan Timur. Pelabuhan ini akan menjadi penting sebagai muara untuk memfasilitasi ekspor barang dari berbagai sektor di Kalimantan Timur.

"Kita tidak bisa cuma mengandalkan Kariangau saja. Maloy ini lebih bagus secara potensi. Karena dapat juga membuat pasar hasil pertanian di Kutai Timur akan lebih berkembang," pungkasnya.